WFH Bukan Solusi Polusi Udara, Pengamat: Seoalah Jadi Obat Mujarab
Jakarta, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan pemerintah untuk menerapkan Work From Home (WFH) bukan solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
Trubus menegaskan sebenarnya solusi jangka pendek pengendalian polusi udara, yakni dengan optimalisasikan uji emisi, bahkan sudah ada Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2020, tetapi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"Akibatnya persoalan polusi udara muncul seolah ada kebakaran jengkot. Setiap ada masalah WFH yang ditawarkan seolah obat mujarab seperti aspirin tiba-tiba langsung bisa sembuh," ujar Trubus saat dikonfirmasi, Minggu (20/8/2023).
1. Kebijakan WFH tidak pengaruhi kualitas udara Jakarta
Trubus menjelaskan kebijakan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta dan kementerian, tidak akan memengaruhi kualitas udara di Ibu Kota, sebab masyarakat masih melakukan mobilitas.
"Dulu masyarakat mau karena ada pandemik COVID-19, sekarang dengan kondisi new normal tidak ada masyarakat, termasuk perusahaan swasta yang mau," katanya.
2. Optimalkan uji emis dan batasi usia kendaraan
Menurut Trubus untuk mengatasi polusi udara yang harus dilakukan, adalah fokus dengan sumber utama penyumbang polusi yakni transportasi. Pemerintah bisa mengoptimalkan uji emisi dan mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan.
"Tapi itu juga butuh keberanian, karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas marah semua," ujarnya.
3. Pemerintah akan terapkan WFH tekan polusi udara
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives), Luhut Binsar Pandjaitan; dan sejumlah pejabat menggelar rapat koordinasi membahas polusi udara di Jabodetabek.
Heru mengungkapkan, dalam rakor tersebut, Luhut memerintahkan agar semua kementerian menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, untuk mengurangi polusi udara, terutama di Jakarta.
"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home, nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai 21 (Agustus)," ujar Heru di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Heru mengungkapkan, rencana WFH bagi pegawai awalnya akan dimulai akhir September nanti, tetapi pihaknya memutuskan untuk mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya rencana mungkin satu-dua bulan. Rencana (sampai) dua bulan. Ya, sampai akhirlah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September, ya," katanya.
