Blak-blakan Natalius Pigai Minta Anggaran HAM Naik dari Rp64 M ke Rp20 T

01 Nov 2024, 05:05 WIB

Lia Hutasoit

Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR (Youtube/TVR Parlemen)

Intinya sih...

Menteri HAM Natalius Pigai menyayangkan alokasi anggaran Rp64 miliar dari total Rp20 triliun, hanya 0,31% dari pagu anggaran Kemenkumham.
Natalius Pigai mengaku bangga dengan serangan yang ada dan ingin membuat HAM menjadi pusat kebijakan di Indonesia.
Pigai berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim untuk sosialisasi HAM, membutuhkan biaya sekitar Rp8,3 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait kebutuhan anggaran kementeriannya menjadi perhatian banyak pihak. Baru dilantik menjadi menteri dia sudah menyayangkan Kementeriannya hanya dapat jatah anggaran Rp64 miliar dari total Rp20 triliun.

"Rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat penyambutan di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) silam.

Dalam paparan Sekjen Kemenkumham, Kementerian HAM diketahui hanya mendapatkan 0,31 persen dari Pagu anggaran Kemenkumham. Jumlah itu setara Rp64,8 miliar. Adapun Kementerian Hukum mendapatkan 35,14 persen dari Pagu anggaran Kemenkumham atau setara Rp7,2 triliun. Sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan 64,64 persen anggaran atau Rp13,38 triliun.

Kala itu Natalius mengatakan pembangunan HAM mencakup sejumlah hal atas fisik dan nonfisik, mulai dari pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat dan itu semua tak bisa dilakukan dengan anggaran kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius.

1. Bangga dengan berbagai kritik yang ada

Menteri dan Wakil Menteri HAM, Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin. (IDN Times/Aryodamar)

Di hadapan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Natalius mengaku bangga dengan serangan yang ada dan mengatakan ini jadi upaya untuk membuat HAM menjadi pusat atau fokus utama kebijakan di republik Indonesia.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mau, ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).

2. Isu ini justru jadi perhatian dan luar biasa

Natalius Pigai nyetir sendiri ke rumah Prabowo (IDN Times/Yosafat)

Menurut Natalius pernyataan itu mungkin menggemparkan, namun bagi para pembela HAM itu adalah hal yang biasa saja, tapi kini menjadi luar biasa. Usulan anggaran Rp20 triliun kata dia dianggap luar biasa dan itu jadi tanda masyarakat juga membantu pihaknya untuk membuat isu ini menjadi luar biasa.

"Ketika pak Pimpinan Komisi 13 pak Willy Aditya merespons secara cepat, pak Andreas Pareira pimpinan merespons secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat pak dari ujung Timur Papua sampai ujung Barat Sumatra," katanya.

3. Butuh Rp1 triliun untuk 2.000 pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai (IDN Times/Aryodamar)

Dia bahkan mengatakan gaji untuk seluruh karyawan di kementerian itu saja membutuhkan biaya Rp1 triliun. "Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan, belum untuk program atau biaya pembangunan," katanya.

4. Natalius menyebut butuh Rp8,3 triliun untuk program Rp100 juta per desa

Menteri dan Wakil Menteri HAM, Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin. (IDN Times/Aryodamar)

Selain itu mantan Komisioner Komnas HAM ini berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok yang berkenaan dengan sosialisasi HAM. Nantinya jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program itu setidaknya butuh biaya sekitar Rp8,3 triliun.

"Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka Rp8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," kata dia.

Dia bahkan mengaku punya lebih dari 200 program untuk dijalankan. Dia menambahkan untuk program Rp100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM saja sudah mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 triliun. Maka menurutnya biaya Rp20 triliun untuk KemenHAM adalah hal yang realistis.

5. Permintaan Menteri HAM dianggap tak sesuai arahan Prabowo

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, sudah mengkritik pernyataan Natalius Pigai. Menurutnya, pernyataan Pigai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dalam rapat kabinet telah mewanti-wanti agar pembantunya melakukan efisiensi anggaran. Permintaan anggaran Rp20 triliun itu, kata Andreas, juga tidak relevan karena anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pemerintah dan parlemen sudah membahasnya.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Bila ada perubahan lagi, maka harus dibicarakan dulu secara internal. Apalagi ada pemisahan Kemenkum HAM menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Andreas yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Andreas juga mengkritisi cara komunikasi Pigai karena penyampaian kebutuhan anggarannya ke publik diungkap tanpa berbicara lebih dulu dengan menteri lainnya termasuk menteri koordinator terkait.