Permintaan Anggaran Menteri HAM Natalius Pigai Dikritik Anggota DPR
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, mengkritisi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang mengaku Kementerian HAM butuh anggaran hingga Rp20 triliun. Menurutnya, pernyataan Pigai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo dalam rapat kabinet telah mewanti-wanti agar pembantunya melakukan efisiensi anggaran. Permintaan anggaran Rp20 triliun itu, kata Andreas, juga tidak relevan karena anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pemerintah dan parlemen sudah membahasnya.
"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Bila ada perubahan lagi, maka harus dibicarakan dulu secara internal. Apalagi ada pemisahan Kemenkum HAM menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Andreas yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).
Andreas juga mengkritisi cara komunikasi Pigai. Sebab, ia menyampaikan terkait kebutuhan anggarannya ke publik tanpa berbicara lebih dulu dengan menteri lainnya. Termasuk menteri koordinator terkait.
1. Kenaikan anggaran bagi satu kementerian akan kurangi anggaran di instansi lain
Lebih lanjut, Andreas menyebut, kenaikan anggaran yang besar berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional. Terutama dalam hal alokasi secara keseluruhan.
"Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan atau infrastruktur," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Kendati, Andreas memahami target yang ingin dicapai Menteri HAM bertujuan baik, karena didasari pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia. Namun, ia meminta hal tersebut harus diperhitungkan dengan matang, dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo.
"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan," imbuhnya.
2. Natalius Pigai ingin bangun universitas HAM bertaraf internasional
Sementara, Pigai menyadari pernyataannya soal anggaran yang ideal bagi Kementerian HAM yakni Rp20 triliun, telah menjadi perbincangan luas publik.
Salah satu yang mengkritiknya secara terbuka adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui akun media sosialnya, Dino menilai permintaan Pigai soal kenaikan anggaran tidak akan pernah dikabulkan Presiden Prabowo.
"Pigai mengatakan anggaran senilai Rp20 triliun itu bakal ia gunakan untuk membantun universitas HAM bertaraf internasional dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM dan lain-lain. Itu semua akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia di bidang HAM," tutur dia di media sosial dan dikutip pada hari ini.
Menurut Natalius, dengan adanya keberadaan universitas, pusat studi dan laboratorium, maka bisa dijadikan ikon Indonesia di panggung HAM dunia. Poin kedua, dengan anggaran Rp20 triliun, Pigai ingin menggunakan untuk membuat program sadar HAM.
"Saya ingin membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa dan lain-lain. Masih banyak lagi program lainnya," tutur dia.
Di akhir pernyataannya di medsos, Pigai bahkan menyentil balik Dino yang tidak memahami kalimatnya soal anggaran yang disampaikan ke publik. Ia memang berharap Kementerian HAM bisa memiliki anggaran senilai Rp20 triliun. Dengan catatan, bila negara sanggup.
3. Komisi XIII bakal panggil Menteri HAM untuk minta penjelasan
Sementara, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya bakal memanggil Menteri HAM, Natalius Pigai untuk meminta penjelasan mengenai keinginannya untuk mendapatkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk Kementerian HAM. Willy tidak mau menduga penyebab Pigai meminta kenaikan anggaran dari semula Rp62 miliar menjadi Rp20 triliun.
"Menteri HAM akan kami undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius," ujar politikus Partai NasDem itu di Kompleks Parlemen Senayan, 23 Oktober 2024.
Willy juga tidak ingin menduga-duga atau berprasangka negatif terkait usulan Pigai. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo adalah makan siang bergizi yang juga bisa masuk ke ranah Hak Asasi Manusia (HAM).
"Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang cross cutting, kami akan cermati bersama-sama," katanya.
Kendati, Willy menilai, penambahan anggaran dengan angka sebesar itu pun belum memungkinkan. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk 2025 belum dibahas.
"Kan anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali lagi kami gak bisa menduga-duga. Kami cermati aja bersama-sama," imbuhnya.
