BNPB Usul Integrasi Penanganan Pandemi dan Perubahan Iklim

04 Nov 2025, 07:32 WIB

Anggia Leksa

Ilustrasi Pandemi (Pixabay/rottonara)

Intinya sih...

Integrasi pandemik dan perubahan iklim ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Artinya, ancaman pandemik dan dampak iklim akan diarusutamakan dalam seluruh fase, mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, hingga pemulihan. Koordinasi akan diperkuat dari tingkat nasional, daerah, hingga lokal.
Membangun platform terpadu antar lembaga. BNPB merekomendasikan pembentukan platform koordinasi nasional yang menghubungkan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan jejaring komunitas. Platform ini diharapkan menjadi pusat koordinasi dan berbagi informasi real-time untuk mempercepat respons.
Penyusunan panduan evakuasi dan rantai pasok logistik secara keseluruhan Langkah ini juga untuk menjaga kontinuitas layanan kesehatan dasar di daerah terdampak bencana.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan rekomendasi strategis untuk integrasi penanganan pandemik dan perubahan iklim, ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

Langkah strategis ini diusulkan sebagai bentuk antisipasi menghadapi ancaman krisis kesehatan dan iklim global yang kian terkait. Rekomendasi ini lahir dari pembelajaran keberhasilan Indonesia menghadapi krisis pandemik, serta forum internasional yang dihadiri.

“BNPB percaya bahwa resiliensi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui integrasi antara sistem kesehatan, tata kelola risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, melalui keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Pangarso menjelaskan pendekatan yang dijalankan harus terintegrasi, mencakup kebencanaan, kesehatan, dan adaptasi iklim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pandemik sudah dikategorikan sebagai bencana non-alam. Ini menjadi landasan hukum bagi BNPB untuk memimpin penanganan krisis semacam Covid-19. Kini, pendekatan itu perlu diperluas dengan memasukkan dimensi perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut dari analisis dan pembelajaran tersebut, BNPB telah merumuskan tiga rekomendasi strategis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi ini dirancang untuk memperkuat sistem ketahanan nasional secara menyeluruh, dengan fokus pada integrasi sebagai kunci utama. Berikut ketiga langkah strategis tersebut.

1. Integrasi pandemi dan perubahan iklim ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional

BNPB paparkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat kunjungan Wakil PM Malaysia, pada Senin (21/4/2025) (bnpb.go.id)

Sebelumnya, BNPB menghadiri kegiatan Communities in Pandemic Preparedness and Response (COPPER) melalui Community Engagement (CE) dan Community-led Monitoring (CLM) yang diselenggarakan pada 27–29 Oktober 2025 di Nairobi, Kenya.

Sebagai hasil pembelajaran dari forum internasional tersebut, BNPB menyatakan ancaman pandemik dan dampak iklim akan diarusutamakan dalam seluruh fase, mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Koordinasi akan diperkuat dari tingkat nasional, daerah, hingga lokal. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pandemik sudah dikategorikan sebagai bencana non-alam. Ini menjadi landasan hukum bagi BNPB untuk memimpin penanganan krisis seperti COVID-19. Kini, pendekatan itu perlu diperluas dengan memasukkan dimensi perubahan iklim.

“Pendekatan kebencanaan memungkinkan respons yang lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.” kata Pangarso.

2. Membangun platform terpadu antar lembaga

Akamai Cloud Inference, platform komputasi terdistribusi yang dirancang untuk mempercepat dan memperluas penerapan kecerdasan buatan (AI) dari pusat data hingga ke edge internet.

Selanjutnya sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan pendekatan yang terintegrasi, BNPB merekomendasikan pembentukan sebuah platform koordinasi nasional yang bersifat terpusat dan inklusif. Platform ini dirancang untuk secara efektif menghubungkan tiga aktor kunci: BNPB, Kementerian Kesehatan, dan jejaring komunitas.

Fungsi strategis platform ini diharapkan tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi menjadi pusat komando untuk koordinasi operasional dan berbagi informasi real-time. Dengan kemampuan tersebut, platform ini akan memampukan ketiga pilar tersebut untuk saling memberikan peringatan dini, memantau perkembangan ancaman, baik kesehatan maupun bencana, dan mengoptimalkan penyaluran sumber daya.

3. Penyusunan panduan evakuasi dan rantai pasok logistik kesehatan

Noor Jannah seorang prakirawan cuaca di Stasiun BMKG Meteorologi Ahmad Yani Semarang menunjukkan pergerakan angin kencang yang berhembus di tiap kabupaten/kota. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Tak hanya itu, BNPB juga mengusulkan dibuatnya panduan terintegrasi yang secara khusus dirancang untuk menjamin dua hal fundamental: pertama, akses yang cepat, merata, dan berkeadilan terhadap layanan kesehatan darurat serta distribusi bantuan logistik vital seperti obat-obatan, air bersih, dan tenda. Kedua, platform ini berfungsi memastikan keberlangsungan (kontinuitas) layanan kesehatan dasar selama bencana.

Langkah strategis ini dirancang tidak hanya berfokus pada respons darurat jangka pendek, tetapi juga mempertahankan ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang. Selain itu, BNPB juga menyoroti dampak langsung perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu bumi, dan pergeseran pola cuaca disebutkan turut memperluas penyebaran penyakit.

Oleh karena itu, BNPB menekankan kesiapsiagaan pandemik harus mempertimbangkan konteks krisis iklim. Pendekatan Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) atau Sistem Kesehatan yang Tangguh dan Berkelanjutan dinilai selaras dengan upaya Adaptasi Perubahan Iklim (API).

Melalui langkah ini, BNPB berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam membangun sistem kesehatan dan kebencanaan yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan untuk masa depan.