BNPT: 135 Mantan ISIS yang Diduga WNI Ada di Kamp Turki dan Suriah

23 Mar 2021, 10:56 WIB

Ilustrasi teroris. IDN Times/Mardya Shakti

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mengatakan saat ini masih terdapat ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kamp pengungsian di perbatasan di wilayah Irak dan Suriah. Mereka diduga mantan anggota kelompok ISIS dan keluarganya.

Menurut Boy, berdasarkan data dari satgas FTF (Foreign Terrorist Fighters) BNPT, mereka tersebar di dua kamp, yaitu di wilayah perbatasan Turki dan Suriah, serta utara Suriah.

"Di kamp perbatasan Turki ada 20 WNI yang tersebar di Reyhanli, Gaziantep, dan Latakia. Lalu, kamp lainnya terdapat 115 WNI yang tersebar di kamp Al Roj, Al Hol dan Ain Issa," ungkap Boy ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin, 22 Maret 2021, dikutip melalui YouTube DPR RI.

Sementara, kata Boy, ada 272 WNI yang tidak diketahui keberadaannya. Ia menduga 272 WNI itu sudah meninggal dalam peperangan atau pindah ke wilayah lainnya di Afghanistan, Yaman dan Filipina selatan.

Sesuai dengan Keputusan Menko Polhukam nomor 100 tahun 2020, BNPT telah membentuk satgas FTF yang terdiri dari kementerian dan lembaga. Mereka berencana untuk melakukan verifikasi WNI yang sempat menjadi anggota teroris asing. "Sebab, di dalamnya juga ada anak-anak berusia 10 tahun," kata pria yang namanya sempat masuk ke dalam calon kuat Kapolri itu.

Lalu, bagaimana proses verifikasi akan dilakukan oleh tim satgas FTF?

1. Tim satgas FTF BNPT akan berangkat ke Irak dan Suriah usai pandemik

Default Image IDN

Menurut Boy, bila pandemik berakhir dan jalur penerbangan kembali dibuka, maka tim satgas FTF akan berangkat ke Irak, Suriah dan Turki. Rencananya, tim satgas FTF itu akan melakukan penilaian lalu memberi masukan kepada pemerintah soal langkah selanjutnya yang perlu diambil.

"Sebab, banyak juga pihak yang mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan repatriasi kepada mereka yang berada di luar negeri. Tentu, kami belum ada di tahap pengambilan keputusan itu. Tetapi, kami harus melakukan verifikasi dan assessment terlebih dahulu," ungkap pria yang sempat menjadi Kapolda Papua itu.

Selain itu, ia juga menyebut total ada sekitar 773 orang yang diyakini WNI dan sempat menjadi bagian dari teroris asing. Dari jumlah itu, sebanyak 170 orang sudah kembali ke tanah air.

"Sebanyak 93 orang di antaranya telah kembali menjalani proses hukum, sedangkan 27 lainnya jadi napiter (narapidana terorisme)," tutur dia lagi.

2. Survei yang dilakukan BNPT klaim potensi radikalisme di Indonesia menurun

Default Image IDN

Dalam rapat tersebut, Boy juga menjelaskan Indonesia dinilai negara yang memiliki potensi radikalisme dalam tingkatan sedang. Hal itu sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Global Terorrism Index 2020, di mana Indonesia berada di peringkat ke-37.

"Posisi menjelaskan Indonesia pada posisi yang medium negara yang terdampak terorisme. Sedangkan, pada tingkat regional, kondisi Indonesia masih lebih aman bila dibandingkan Filipina, Thailand dan Myanmar," kata Boy.

Hal itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bersama Nasaruddin Umar Foundation serta Alvara Research. Survei itu menyebut trend terorisme di Indonesia menurun. Pada 2017 tren menunjukkan angka 55,2 persen lalu pada 2019, trennya menunjukkan 38,4 persen yang masuk ke dalam kategori rendah. Sementara, 2020, trennya menunjukkan angka 14 persen yang masuk ke dalam kategori sangat rendah.

"Hal ini menunjukkan selama masa pandemik COVID-19, tren terorisme cenderung mengalami penurunan," ujarnya lagi.

Namun, BNPT tidak lengah karena secara global paham radikalisme kini dengan cepat menyebar melalui media daring.

3. BNPT mewanti-wanti teroris tetap berbahaya meski pandemik COVID-19 belum berakhir

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar saat mengunjungi Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Rabu (21/10/2020). IDN Times/Imron

Dalam forum itu, Boy menjelaskan adanya arahan dari United Nations Counter Terrorism Executive Directorate mengenai tindak ekstrimisme berbasis kekerasan di masa pandemik. Dari policy paper, fokus penanggulangan terorisme dibagi menjadi dua.

"Satu penanggulangan terkait penyalahgunaan internet oleh kelompok teroris. Dua, upaya negara untuk menangani kekecewaan masyarakat yang dapat menjadi pemicu terorisme dengan fokus pencegahan lunak," kata Boy.

Potensi menyusupkan materi ekstremisme di media online sangat besar lantaran jumlah pengguna internet di Indonesia, ujarnya sudah mencapai 202 juta jiwa. Angka ini mengalami peningkatan 15 persen bila dibandingkan pada periode Januari 2020.

"Sementara, penetrasi internet di Indonesia mencapai 73 persen sehingga harus dipastikan pemanfaatannya tidak digunakan untuk kegiatan radikalisme," tutur dia.