Bodebek Ajukan PSBB Tahap 2, Bupati Bogor Minta KRL Disetop Sementara

Menurut Ade, pelaksanaan PSBB yang sudah berjalan hampir 12 hari tak memberi efek yang berarti. Justru tren penyebaran kasus COVID-19 belum ada tanda-tanda penurunan. Hal ini menurutnya ditengarai karena aturan yang tertuang dalam setiap Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbub) belum dipatuhi oleh masyarakat. “Masih banyak pelanggaran yang ditemukan masyarakat tidak mengenakan masker dan tidak memberlakukan jaga jarak fisik,” kata Ade.

Namun hal yang lebih krusial, kata dia, ialah adanya peraturan yang masih tumpang tindih antara peraturan PSBB yang diterbitkan kepala daerah dan kebijakan Kementerian, sehingga menyebabkan pelaksanaan PSBB tak berjalan optimal. Dalam hal ini ia menyoroti Kementerian Perindustrian.

“Contoh yang terjadi misalnya, terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga Peraturan Kepala Daerah tidak berlaku,” ujar Ade.

Menurut dia, semestinya harus ada tindak tegas dari pemerintah pusat terhadap perusahaan yang masih beroperasi dan tidak menerapkan aturan work from home (WFH) pada pekerjanya selain di luar sektor usaha yang masih diizinkan.

“Karena bila satu orang yang tertular dalam perusahaan, bisa berpotensi menulari yang lain,” ucapnya.

Ia juga mengatakan pelaksanaan PSBB bisa berjalan lebih efektif, ketika ada kesepakatan antar daerah dan pusat dalam hal pembatasan moda transportasi, yang dalam hal ini pembatasan operasional kereta commuter line (KRL).

Pembatasan akses KRL, kata dia, perlu dilakukan untuk menghindari risiko penularan virus corona dalam gerbong, Hal ini selaras dengan keluhan kepada perusahaan-perusahaan yang semestinya menerapkan aturan tak beroperasi dan WFH bagi pekerjanya. Sebab, sejauh ini mayoritas warga Kabupaten Bogor paling banyak memakai layanan KRL, ialah pekerja yang berkantor di Jakarta.

“Lima Kepala Daerah Bodebek akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB, atau paling tidak membatasi/menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL,” tutur Ade.

Opsi perpanjangan PSBB tak terlepas dari kasus positif COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Di Kabupaten Bogor, penambahan kasus positif selama 11 hari PSBB tercatat 55 orang atau hampir setengah dari total kasus per Minggu yang mencapai 105 orang, di mana 11 orang di antaranya meninggal dunia

Jumlah kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) selama PSBB pun tak kalah gawatnya. Total ada penambahan 319 orang, di mana 17 orang di antaranya tutup usia. Sedangkan untuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) penambahannya tercatat 331 orang.

Adapun zona merah penyebaran virus corona di Kabupaten Bogor selama PSBB bertambah menjadi 14 kecamatan, yakni Bojonggede, Cibinong, Jonggol, Citereup, Cileungsi, Gunungputri, Parungpanjang, Kemang, Ciampea, Ciomas, Ciseeng,  Babakanmadang, Tajurhalang dan Ciawi.