BoP Disuspend, Kemlu akan Buat Utusan Khusus untuk Palestina

Menurutnya, salah satu opsi yang sedang dibahas di internal Kemlu adalah pembentukan utusan khusus atau special envoy untuk Palestina. Nantinya, utusan khusus tersebut akan bertugas mengoordinasikan seluruh penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza.

Muhammad Takdir menjelaskan, rencana itu merupakan tambahan dari langkah yang sebelumnya telah dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yakni penunjukan konsul kehormatan di Ramallah.

"Langkah ini sebenarnya tambahan dari peran yang sudah dilakukan Bu Retno sebelumnya, yang menunjuk konsul kehormatan di Ramallah, yang diharapkan bisa membantu," kata dia.

Kajian strategis mengenai opsi tersebut akan diserahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Takdir berharap, langkah ini dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam isu Palestina.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membuka jalur alternatif lain, termasuk dengan melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Jusuf Kalla dinilai memiliki kapasitas sebagai juru runding perdamaian serta memiliki koneksi dengan pemimpin politik Hamas.

Muhammad Takdir mengakui serangan militer AS dan Israel terhadap Iran menjadi dinamika yang memperkuat kritik publik terhadap keterlibatan Indonesia di BoP. Ia menilai, persoalan Palestina membutuhkan pendekatan yang cerdas, sejalan dengan kompleksitas persoalan yang ada.

Meski demikian, ia meminta masyarakat memberikan kepercayaan atau benefit of the doubt kepada pemerintah. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan di balik layar yang belum dapat disampaikan secara terbuka.

"Secara umum saya kira publik punya pandangan yang mesti kita jadikan salah satu bahan pertimbangan di dalam memperbaiki apa yang mungkin terlihat kurang terima oleh publik secara umum (terkait BoP)," ujarnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tengah menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah terkait posisi Indonesia di BoP.

Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan kajian mengenai potensi mudarat dan manfaat dari keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP).

Rekomendasi tersebut nantinya akan berisi parameter yang jelas mengenai sikap yang dapat diambil pemerintah, termasuk kapan Indonesia harus bertahan, keluar, atau mengambil sikap sementara dari keanggotaan BoP.

"Bahwa ada parameter yang harus digunakan, kapan exit, kapan tidak, kapan sementara, kapan tidak. Nah ini akan memberikan lebih kepastian, supaya publik juga memahami, lalu pemerintah juga memahami memang sesuai dengan dinamika yang ada," ujarnya.

Desakan agar Indonesia keluar dari BoP menguat setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya menarik Indonesia dari dewan tersebut apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan perdamaian, khususnya terkait kemerdekaan Palestina.