Bos BGN Sebut MBG Sasar Anak Hasil Pernikahan Dini dan Putus Sekolah

20 Jan 2026, 13:13 WIB

Amir Faisol

Bos BGN Sebut MBG Sasar Anak Hasil Pernikahan Dini dan Putus Sekolah

Kepala BGN Dadan Hindayana pamer realsiasi anggaran program MBG. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

BGN akan menyasar anak-anak yang belum terdaftar negara untuk menerima MBG.
Menko Pangan Zulkifli Hasan meyakini MBG mampu gerakkan ekonomi rakyat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar anak-anak yang belum terdaftar negara, yakni anak hasil nikah sirih dan nikah dini.

Hal ini dikatakan Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Selain itu, program MBG juga akan menyasar anak-anak yang putus sekolah.

"Banyak anak-anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdaftar dalam sistem kenegaraan, seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini, pernikahan siri itu tidak punya NIK," kata Dadan, dalam rapat.

"Sehingga kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun," imbuh Dadan.

1. BGN ungkap banyak anak-anak dalam masa perkembangan belum terdata

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (IDN Times/Aryodamar)

Dadan menambhkan, BGN akan melakukan pengecekan secara detail jumlah penerima manfaat yang belum menerima MBG berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

BGN memahami, masih banyak anak-anak yang berada dalam masa perkembangan belum terdata. Selain itu, anak-anak di pondok pesantren juga belum terdata sempurna lantaran banyak dari mereka yang belum terdata di Kementerian Agama (Kemenag).

Sementara untuk anak putus sekolah, sebagian dari mereka akan dimasukkan dalam Sekolah Rakyat (SR) sehingga mendapatkan MBG.

"Sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi," kata dia.

2. Baru ada 14.145 SPPG yang terverifikasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa akselerasi program MBG ditopang oleh 3 faktor yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur. (dok. BGN)

Dadan mengatakan, pendataan ini dilakukan menyusul banyaknya mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar. Berdasarkan data, jumlah mitra SPPG akan mencapai 35.247 unit, padahal target pembentukannya hanya berkisar 28.000 di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, 14.145 di antaranya masih dalam tahap verifikasi.

"Dan langkah BGN dalam menyikapi jumlah yang sedang terverifikasi 14.145 ini di antaranya adalah kita melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG yang atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita melakukan roll back data usulan yang tidak valid dan atau tidak aktif lebih dari 60 hari," tutur dia.

3. Zulhas meyakini MBG gerakkan ekonomi rakyat

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas. (dok. Bulog)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini, program MBG bisa menggerakan ekonomi rakyat. Apalagi dengan target penerima MBG sebesar 82,9 juta maka diharapkan bisa mendorong permintaan kebutuhan pangan.

"Bayangkan kalau ada 82,9 juta penerima manfaat, kalau kita butuh telur satu hari satu, maka kita membutuhkan 82,9 juta butir telur, bayangkan dampaknya. Kalau kita perlu ikan satu potong satu hari berarti kita perlu 82,9 juta potong ikan, bayangkan dampaknya ke tampak-tambak rakyat," kata Ketua Umum PAN itu.

"Pendek kata ini akan menggerakan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Ia mengatakan, di dalam aturan tata kelola MBG, SPPG harus menampung produk hasil UMKM, koperasi dan Badan Usaha Desa. Dengan begitu, MBG diharapkan bisa menggerakan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.