BP Haji Akan Libatkan Non-muslim Jadi Petugas Haji, Begini Skemanya

Dahnil menjelaskan, sebagian besar pegawai yang akan mengisi struktur baru BP Haji berasal dari migrasi ASN dari berbagai instansi, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kementerian teknis lainnya.

“Jadi ini nanti di-blend jadi institusi baru. Jadi sebagian besar yang akan terjadi itu adalah migrasi dari banyak institusi,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Meski sebagian besar pengisian formasi berasal dari ASN eksisting, BP Haji tetap membuka rekrutmen baru untuk memenuhi kebutuhan personel hingga tingkat daerah. Pihaknya masih melakukan penghitungan formasi yang tepat sesuai kebutuhan tugas dan wilayah kerja.

Terkait peluang ASN non-muslim untuk bergabung BP Haji, Dahnil menegaskan, semua latar belakang agama dapat berpartisipasi, selama kompetensi dan semangat pelayanannya sesuai dengan visi misi lembaga.

“Tidak, bisa dari banyak kelompok. Saya sering nyebutnya rekrutmen kami terkait dengan ASN yang akan bermigrasi atau ASN semua kelompok, dengan semua agama,” kata dia.

Dahnil mengatakan, selama ini sudah ada ASN non-muslim yang bekerja dalam lingkup haji, khususnya di bidang-bidang seperti teknologi informasi.

“Pasti ada kritik, kok ngurusin haji, sekarang saja mas. Sekarang saja di bawah itu yang ngurusin IT kami ada yang Kristen,” ujar dia.

Menurut Dahnil, sejumlah ASN dari kalangan Hindu dan Buddha pun telah menunjukkan minat tinggi untuk bergabung dalam pengelolaan haji.

“Bahkan ada teman-teman yang dari Kementerian Agama, dari yang beragama Hindu, Buddha, tertarik untuk bergabung yang memiliki haji. Dan selama kapasitas mereka kita butuhkan, itu tidak ada masalah, kami terbuka," ujar dia.

Dahnil menegaskan, ada batas-batas syariat yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah. Oleh karena itu, ASN non-Muslim tidak akan dilibatkan dalam urusan-urusan yang bersinggungan langsung dengan aspek syariat haji.

“Nah, pada satu titik kami pahami misalnya ada batasan-batasan syariat terkait dengan penyelenggaraan ibadah. Nah, tentu teman-teman yang bergabung di sini itu tidak akan bertanggung jawab terkait dengan aturan dan urusan-urusan syariat Haji," ucap dia.

Menurut Dahnil, ASN non-muslim akan diberikan tugas-tugas teknis di luar ranah ibadah, seperti pengelolaan visa, penyajian makanan, logistik, IT, dan layanan transportasi.

“Mereka nanti akan terlibat dalam pengurusan-pengurusan misalnya IT, penerbangan, penyajaman, visa. Banyak sekali urusan Haji ini yang melibatkan semua stakeholder dan semua pihak," kata dia.

Keterlibatan lintas agama dalam pengelolaan haji, menurut Dahnil, justru mencerminkan keunikan tata kelola haji di Indonesia yang mengedepankan inklusivitas dan kolaborasi.

“Catatannya adalah sejak awal institusi ini akan terbuka untuk semua pihak, semua golongan," kata dia.

Contoh konkret dapat ditemukan di berbagai daerah. Di Bali, misalnya, banyak pegawai Hindu yang terlibat dalam menyiapkan keberangkatan jemaah. Hal serupa terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan dominasi Kristen dan Katolik.

“Anda bayangkan kalau di Bali itu yang ngurusin Haji itu sebagian besar adalah saudara-saudara kita dari agama Hindu. Yang di NTT sebagian besar Katolik, Kristen, yang menyiapkan persiapan-persiapan keberangkatan jemaah," ucap dia.

Ketika ditanya apakah petugas non-muslim hanya bertugas di Indonesia, Dahnil mengatakan, mereka juga bisa bertugas di Arab Saudi, asalkan tidak menyentuh aspek syariat.

“Di Jeddah juga bisa. Jadi sepanjang itu tidak melanggar dan tidak terkait dengan ibadah dan dengan aturan-aturan syariatnya tidak ada masalah," imbuhnya.