BP Haji Ungkap Menteri Haji dan Umrah Saudi ke Indonesia Awal Agustus
- Kuota haji Indonesia 2026 diperkirakan tetap sama dengan 2025
- Skema pembangunan kampung haji di Saudi, termasuk pengelolaan yang efisien dan layanan VVIP
- Prabowo keluarkan Perpres baru tentang operator pengelolaan haji, struktur kelembagaan berubah dari Kementerian Agama ke BPH
Jakarta, IDN Times - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hingga saat ini kuota haji untuk musim haji 2026 belum diumumkan oleh Arab Saudi. Dahnil mengaku, tidak mengetahui penyebab mengapa kuota haji untuk Indonesia belum juga diumumkan. Padahal Saudi disebut akan mengumumkan kuota haji pada Selasa kemarin.
"Sampai hari ini kami belum tahu ya penyebab belum diumumkan kuota haji. Tapi, memang kan ada rencana Menteri Haji dan Umrah (Arab Saudi) akan berkunjung ke Indonesia di bulan Agustus mendatang," ujar Dahnil ketika dikonfirmas, Kamis (17/7/2025).
Ia menambahkan, Menteri Haji dan Umrah Saudi akan berkunjung ke Indonesia pada 4-6 Agustus 2025. Tetapi, Dahnil mengaku belum tahu secara pasti agenda dari kunjungan selama tiga hari itu. Ketika ditanyakan apakah pada momen kunjungan tersebut kuota haji di musim haji 2026 akan diumumkan, Dahnil mengaku juga belum mengetahuinya.
"Kami gak tahu. Mungkin momentumnya akan disampaikan (kuota haji) pada momen itu atau seperti apa. Tapi, yang jelas sampai dengan hari ini saya belum tahu kenapa belum diumumkan (kuota haji 2026)," imbuhnya.
1. BP Haji duga kuota haji Indonesia di musim haji 2026 akan tetap
Sementara, ketika ditanyakan apakah ada peluang kuota haji bagi Indonesia ditambah oleh Saudi, Dahnil mengaku tidak yakin. BP Haji menduga, kuota haji 2026 bagi Indonesia akan tetap sama dengan 2025 atau tak mengalami penambahan.
"Ya kemarin pada Pak Kepala BP Haji bertemu dengan Kementerian Haji. Kemungkinan ya kuota kita sementara itu sama dengan sebelumnya. Jadi, estimasinya ya sekitar 221 ribu," katanya.
2. Ada beberapa skema pembangunan kampung haji Indonesia di Saudi
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, salah satu pesan dari Prabowo dengan dibentuknya Badan Pengelola Haji (BPH), urusan haji di Tanah Air bukan sekedar penyelenggaraan belaka. Di bawah kepemimpinan Prabowo, isu yang menimbulkan dampak besar, maka dibuat menjadi satu badan atau kementerian khusus. Ia memberikan contoh ada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
"Semua pemerintahan yang memiliki scale of economy yang luas harus dikelola terspesialisasi, termasuk haji. Karena haji diasumsikan memiliki scale of economy yang luas, punya dampak terkait hajat hidup orang banyak," ujar mantan juru bicara Prabowo itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
BP Haji ingin pengelolaan haji ke depan menjadi efisien. Di mana apa yang didapatkan oleh calon jemaah haji sepadan dengan apa yang dibayarkan.
"Bila ada membayar (biaya haji) VVIP atau plus, maka Anda akan mendapat layanan VVIP. Layanannya harus aman dan nyaman," tutur dia.
Ia pun turut menyinggung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Saudi. Ide ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dahnil memaparkan, ada beberapa skema terkait pembangunan kampung haji.
"Misalnya, skema pertama kampung haji dibangun dari awal oleh Danantara. Risikonya butuh waktu dan investasi sangat besar, karena dari nol hingga jadi. Skema kedua yaitu Indonesia membeli hotel yang existing (ada), yang mampu menampung jumlah (calon jemaah haji) dalam angka yang besar, 50 ribu misalnya. Hotel itu diakuisi lalu diubah menjadi kampung haji," katanya.
Skema lainnya yang memungkinkan Indonesia mengontrak dalam jangka panjang hotel-hotel di Saudi. Semua skema itu, kata Dahnil, akan dibicarakan oleh Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk Indonesia dan Saudi.
"Belum diputuskan skema mana yang akan dipilih. Meskipun Presiden lebih condong agar kampung haji bisa dibangun sejak awal dan diakselerasi," imbuhnya.
3. Prabowo sudah keluarkan Perpres baru tentang operator pengelolaan haji
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, struktur kelembagaan yang menangani ibadah haji kini telah berubah. Pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH).
"Bapak ibu sekalian, yang kami lagi lakukan ini bagaimana (pengelolaan haji yang lebih baik) apalagi sekarang dilepas dari Kementerian Agama. Sudah final strukturnya, tidak di Kementerian Agama tapi di Badan Penyelenggara Haji. Ya, sebentar lagi karena harmonisasi sudah selesai, Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah membuat BPH," ujar Cucun pada 14 Juli 2025 lalu.
Ia menambahkan, tahapan pembahasan RUU kini sudah kembali ke Komisi VIII DPR. Usulan RUU inisiatif DPR segera dibahas sambil menunggu keluarnya peraturan presiden (perpres) terkait kelembagaan baru.
"Tetapi karena siklus haji ini sudah berjalan di bulan Juli, besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar," kata dia.
Namun, hingga kini Saudi belum mengumumkan kuota haji bagi Indonesia untuk musim haji 2026.
