BPIP Diusulkan Punya Kewenangan Setara MK: Tegurannya Mengikat

12 Sep 2025, 06:35 WIB

Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Jawa Barat, Habib Muhsin Ahmad Al Attas diundang ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Transformasi besar di BPIP diperlukan untuk perbaikan ke depan
Pejabat di BPIP harus menjalani seleksi ketat dan revitalisasi kelembagaan
BPIP harus diisi oleh orang-orang yang memiliki rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa, bukan pejabat politik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Tokoh agama sekaligus mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Jawa Barat, Habib Muhsin Ahmad Al Attas, diundang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam rapat itu, Habib Muhsin mendorong Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara kelembagaan dapat diperkuat sehingga keputusannya dapat mengikat. Ia juga ingin BPIP ke depan bisa menegur lembaga lain yang sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

Ia lantas membandingkannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang keputusannya bersifat final dan mengikat. BPIP harus punya wibawa sebagai penjaga nilai Pancasila.

"Badan pembinaan, badan penguatan Pancasila ini harus punya putusan-putusan yang sifatnya bisa mengikat. Menegur maksudnya. Ini sudah keluar, melenceng," kata Habib Muhsin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

"Kalau secara hukum kan ada, ada apa namanya? Yang konstitusi apa? Yang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kan secara yuridisnya. Tapi secara moral, BPIP harus punya wibawa. Yang punya-punya daya kontrol untuk menegur, untuk mengikatkan bahwasannya lembaga ini sudah melenceng," imbuh dia.

1. Harap ada transformasi besar di BPIP

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BPIP, KPU, dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut dia, transformasi seperti ini bisa menjadi kekuatan untuk perbaikan BPIP ke depan. Dengan demikian, ketika ada institusi yang keluar dari jalur Pancasila, bisa langsung ditegur.

Menurutnya, transformasi seperti ini penting untuk diperhatikan. Dia meyakini bahwa tingkat kerukunan di masyarakat akar rumput sudah baik, tapi masih perlu penguatan. Karena itu, ia berharap, BPIP bisa memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah dan universitas.

"Masalah Bhinneka Tunggal Ika, ini kita sudah masyaAllah luar biasa tinggal penguatan. Saya setuju kalau BPIP ini memang programnya itu benar-benar ada pembinaan langsung ke sekolah-sekolah, ke universitas," kata dia.

2. Pejabat di BPIP harus diseleksi ketat

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, ia juga mendorong agar para pejabat yang akan duduk di BPIP harus menjalani seleksi ketat. Ia pun berharap ada sebuah revitalisasi yang menyeluruh secara kelembagaan di BPIP.

"Saya kira BPIP ini perlu direvitalisasi. Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa," kata dia.

"Ini harus kita perhatikan, tanpa itu sulit, ya kan. Jadi kalau cuma sekadar ini perlu mereka dana partai politik, perlu ada jabatan politik, taruh BPIP, dikasih kesempatan kursi, jangan begitu. Tapi orang-orang berseleksi," sambungnya.

3. BPIP jangan diisi pejabat politik

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan bendera pusaka merah putih kepada Gubernur dan Pj Gubernur se-Indonesia, menjelang peringatan HUT ke-79 RI (dok. PDIP)

Terakhir, ia berharap badan legislasi dapat mengesahkan undang-undang yang bisa menguatkan kembali ideologi Pancasila sebagai acuan berbangsa dan bernegara.

Habib Muhsin berharap, pejabat yang duduk di BPIP merupakan orang-orang yang bisa mengikuti rasa kebatinan para pendiri bangsa.

"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperhatinan bangsa yang sudah semakin kebelangsak ini," kata dia.