BPJAMSOSTEK Raih Governance Award dari Organisasi Jamsos se-ASEAN

BPJAMSOSTEK meraih penghargaan tersebut atas upayanya menegakkan prinsip kehati-hatian atau good governance (GG) dan bebas dari intervensi dalam penetapan kebijakan operasional investasi. Kebijakan itu di antaranya pengelolaan dana pekerja yang menggunakan mekanisme dynamic asset allocation dengan mempertimbangkan asset liability management. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga memiliki protokol jika terjadi krisis terkait investasi yang disebabkan kondisi perekonomian Indonesia. 

BPJAMSOSTEK pun mengimplementasikan ISSA Guidelines on Investment in the Social Security Funds, antara lain: investment structures, principles and beliefs, investment strategy, investment processes, monitoring investment management, dan investment governance and investment performance. Monitoring dan supervisi juga selalu dilakukan terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. Seluruh aktivitas investasi selalu didokumentasikan dan dikelola dengan baik oleh manajer investasi sebagai bukti pendukung dan basis pelaporan data.

Direktur Pengembangan Investasi Amran Nasution menambahkan bahwa selain senantiasa menerapkan GG, Direktorat Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK juga selalu berusaha melakukan efisiensi biaya. Seperti efisiensi biaya transaksi untuk investasi saham, obligasi, dan reksa dana yang diterapkan sejak Maret 2017 silam. Besaran efisiensi transaksi yang dilakukan mencapai 50% - 75%.

"Efisiensi ini perlu dilakukan karena dengan jumlah dana yang semakin besar maka perlu diimbangi dengan biaya transaksi yang semakin efisien. Dampak dari efisiensi ini sangat signifikan bagi peningkatan dana peserta,” kata Amran.

Kinerja investasi dana pengelolaan  BPJAMSOSTEK juga tumbuh signifikan. Hal tersebut tentunya didorong peningkatan iuran sehingga pertumbuhan dana kelolaan selama lima tahun terakhir mencapai 109,4 persen CAGR (Compound Annual Growth Rate) atau dari Rp206,05 triliun pada 2015 menjadi Rp431,67 triliun pada 2019.

Pada 30 November 2020, BPJAMSOSTEK mencatatkan total portofolio dana investasi  berjumlah Rp472,9 triliun dengan jumlah hasil investasi Rp28,9 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, dana investasi BPJAMSOSTEK ini tumbuh sebesar 12,9 persen dan hasil investasi tumbuh 8 persen. Sementara untuk Yield of Investment (YOI) yang diperoleh BPJAMSOSTEK pada 30 November 2020 mencapai sebesar 7,29% (annualized).

“Meski di tengah kondisi investasi global yang lesu akibat pandemik Covid-19, kami terus mengupayakan yang terbaik bagi peserta, dengan melakukan penempatan dana dengan tepat berdasarkan regulasi dan berpatokan pada Protokol Krisis Investasi,” kata Amran.

Amran menambahkan, investasi BPJAMSOSTEK juga turut mendukung likuiditas keuangan dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan penempatan dana pada bank-bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total penempatan dana pada 30 November 2020 sebesar Rp53,3 triliun atau setara 11,2 persen dari total portofolio.

Amran menjelaskan bahwa BPJAMSOSTEK juga turut mendukung likuiditas pasar obligasi dalam negeri dengan secara aktif melakukan pembelian obligasi pemerintah konvensional dan syariah dengan total penempatan dana pada 30 November 2020 mencapai Rp307,6 triliun atau setara dengan 65 persen dari total portofolio investasi BPJAMSOSTEK. Begitu pula dengan bobot saham yang mayoritas ditempatkan pada saham kelompok LQ 45, yaitu sebesar 97,27 persen. 

“Kami juga selalu memastikan manajer investasi yang bekerja sama memiliki pengalaman yang yang sangat baik dan memiliki dana kelolaan terbesar di pasar modal, serta memenuhi sistem skoring internal BPJAMSOSTEK,” tuturnya.

Agus menekankan bahwa pengelolaan dana investasi yang transparan dan akuntabel sangat penting dilakukan agar kepercayaan publik kepada BPJAMSOSTEK terus terjaga. BPJAMSOSTEK selalu diawasi dan diaudit lembaga-lembaga eksternal dan internal yang kredibel. Sebut saja Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tentunya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak lain untuk selalu memastikan pengelolaan dana BPJAMSOSTEK sesuai dengan regulasi dan bebas dari konflik kepentingan. Semoga dengan adanya penghargaan ini akan memperkuat  keyakinan para stakeholder bahwa pengelolaan dana yang dilakukan dengan sangat governance,” tutup Agus. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga. CSC