KPK telah melakukan 15 kali OTT hingga Juli 2026, dengan mayoritas tersangka berasal dari kalangan kepala daerah.
Dari total OTT tersebut, 10 melibatkan kepala daerah dan 5 lainnya menjerat pejabat non-kepala daerah seperti pajak, bea cukai, imigrasi, dan BPK.
Jumlah OTT tahun 2026 sudah melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 11 kali, meski masih di bawah rekor tertinggi KPK pada 2018 dengan 30 OTT.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 15 kali operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang hingga Sabtu (18/7/2026). Mayoritas pejabat yang ditangkap adalah kepala daerah.

Rinciannya, 10 orang merupakan kepala daerah. Sedangkan sisanya non-kepala daerah.

Berikut daftar OTT KPK hingga Juli 2026.

1. Ada 10 kepala daerah yang sudah ditangkap KPK

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. (ANTARA Foto/Muhammad Adimaja)

KPK melakukan OTT kepada kepala daerah hampir setiap bulan sepanjang 2026. Dari 7 bulan yang sudah dilalui pada 2026, KPK hanya tak melakukan OTT kepala daerah pada Februari dan Mei.

KPK membuka 2026 dengan dua kali OTT kepala daerah di bulan Januari. Mereka yang ditangkap, yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Pada Maret 2026, ada tiga kepala daerah yang kena OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Lalu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi satu-satunya kepala daerah yang ditangka KPK pada April 2026. Pada Juni 2026, ada dua kepala daerah yang kena OTT KPK, yakni Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Pada Juli 2027, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

2. Lima kali OTT non-kepala daerah

Seorang pria mengenakan rompi oranye tahanan KPK dikawal polisi dan dikerumuni jurnalis di depan gedung dengan suasana ramai.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menjadi tersangka usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Imigrasi (IDN Times/Aryo Damar)

KPK sejauh ini telah melakukan lima kali OTT non-kepala daerah. Berikut daftarnya:

OTT pejabat pajak KPP Madya Jakarta Utara
OTT kepala KPP Madya Banjarmasin
OTT pejabat Ditjen Bea dan Cukai
OTT pejabat Imigrasi Jakarta Barat yang menyerert eks Wamen Imipas Silmy Karim
OTT pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Sumatra Selatan

3. Rekor KPK 30 OTT dalam setahun

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Berdasarkan catatan IDN Times, jumlah OTT KPK tahun 2026 telah melampaui catatan sepanjang 2025. Pada tahun lalu, KPK 11 kali melakukan OTT.

OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK terjadi pada 2018. Saat itu lembaga antirasuah melakukan 30 kali OTT dalam setahun.