BRIN Prediksi Politisasi SARA Bisa Muncul di Pemilu 2024

12 Jun 2023, 21:21 WIB

Diskusi politik rilis survei LPI "Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual (IDN Times/Ilman)

Jakarta, IDN Times - Direktur Politik Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mochamad Nurhasim memprediksi politisasi SARA bisa terjadi di Pemilu 2024. Menurutnya, praktik politisasi suku, ras, dan agama (SARA) akan terlihat meski dilakukan diam-diam.

"Mungkin nanti di 2024 isu SARA akan muncul, politisasinya diam-diam juga bisa kelihatan. Yang paling penting isu yang paling menonjol adalah populisme sejak 2019 lalu, karena ide-ide kerakyatan, ide kemaslahatan bersama dan isu-isu populisme digunakan sebagai food gather sebagai penggaet suara di antara partai-partai hampir semuanya dilakukan," ujar Nurhasim dalam acara survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual' di Aryaduta Hotel, Semanggi, Jakarta, Senin (12/6/2023).

1. Partai di Indonesia harus berideologi Pancasila

Diskusi politik rilis survei LPI "Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual (IDN Times/Ilman)

Nurhasim menegaskan semua partai politik di Indonesia harus berideologi Pancasila. Hal itu tidak boleh dilanggar oleh partai manapun.

"Karena menurut undang-undang, semua partai harus berideologi Pancasila," ucap dia.

Lebih lanjut, Nurhasim meminta semua partai politik harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Meski demikian, kata dia, masyarakat saat ini masih merasa implementasi Pancasila yang dilakukan partai politik belum terasa.

"Mungkin implementasinya dianggap masyarakat belum terlihat, karena ideologi ini abstrak, antara ideologi nasionalis dan pancasilais," kata dia.

2. Politisasi agama harus diwaspadai

Diskusi politik rilis survei LPI "Menakar Nasionalisme Partai Politik Menurut Pandangan Kelas Menengah Intelektual (IDN Times/Ilman)

Dalam kesempatan itu, Pakar Pertahanan dan Keamanan Universitas Pertahanan (Unhan), Kusnanto Anggoro mengatakan politisasi agama harus diwaspadai. Sebab, itu bisa mencederai demokrasi.

"Perlu waspada terhadap distorsi demokrasi, seperti politik identitas atau politisasi agama. Partai politik harus mengendalikan politisasi agama, bukan tidak mungkin politisasi agama dilakukan oleh orang-orang di luar partai yang merupakan simpatisan partai politik," kata Kusnanto.

3. PDIP menjadi partai paling nasionalis

Foto hanya ilustrasi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), PDIP berada di posisi paling atas sebagai partai politik paling nasional. Berikut simulasi 10 nama partai dianggap paling nasionalis:

- PDI Perjuangan: 4,1882 persen
- Golkar: 4,1880 persen
- Gerindra: 4,1878 persen
- Hanura: 4,1876 persen
- PKB: 4,1870 persen
- PPP: 4,1869 persen
- PBB: 4,1866 persen
- PSI: 4,1863 persen
- Perindo: 4,186 persen
- Partai Buruh: 4,1850 persen

LPI melakukan survei pada 22-28 Mei 2023 dengan melibatkan 700 responden. Metodologi dalam survei LPI menggunakan snowball samping.

Margin of error dalam survei LPI sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 97,2 persen. Politikus PDI Perjuangan, Waras Wasisto yang hadir dalam rilis survei itu menganggap wajar bila partainya dianggap paling nasionalis.

"Responden dengan pendidikan S1 ada 67,3 persen, S2 20,4 persen dan S3 ada 12,3 persen," ujar Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan.