Cak Imin Klaim Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Apa Dasarnya?

27 Feb 2022, 16:48 WIB

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Jakarta, IDN Times - Meski sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak, tetapi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersikeras menyebut ide penundaan pemilu 2024 didukung oleh banyak orang. Ia mendasarkan argumennya pada analisa big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu. Sedangkan, 40 persen lainnya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin itu dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 26 Februari 2022.

Cak Imin mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Alasannya, ia tak ingin menghancurkan masa pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemik COVID-19. Ia mengatakan perubahan itu terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja. Sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," katanya lagi.

Mengapa tiba-tiba PKB mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda? Sementara, tanggal pemungutan suara sudah disepakati oleh Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14 Februari 2024.

1. Usulan agar Pemilu 2024 ditunda adalah kompromi tarik ulur politik

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sementara, ketika ditanya siapa yang menginisiasi ide agar pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun, Cak Imin tegas menyebut itu adalah inisiatifnya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," ujar Cak Imin.

Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan bila ada pihak-pihak yang menolak usulan penundaan pemilu 2024. Hal tersebut biasa terjadi di dalam negara berdemokrasi.

"Biasa, namanya juga usulan," kata dia.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda secara blak-blakan mengatakan usulan agar Pemilu 2024 ditunda merupakan bentuk kompromi dari tarik ulur politik antara pihak yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode dengan pihak yang ingin agar pemilu tetap sesuai jadwal digelar 2 tahun lagi.

"Usulan penambahan atau penundaan pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik-ulur politik antara yang meminta tiga periode atau tetap pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Syaiful kepada media, Jumat (25/2/2022).

"Jadi, sekali lagi ini bagian dari pra kondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh ketua umum (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) supaya menjadi pertimbangan dan respons dari publik. Karena itu, kita tunggu respons publik," lanjutnya.

Ia mengatakan posisi PKB tidak setuju bila masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Sebab, ada banyak risiko politik yang dihadapi.

"Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan tiga periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum, Pak Muhaimin adalah ini (usulan Pemilu ditunda 2 tahun) bagian dari pematangan kondisi,” kata dia lagi.

2. PKB bakal usulkan secara resmi penundaan pemilu agar jadi keputusan yang konsensus

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Syaiful lebih lanjut menjelaskan usulan agar pemilu 2024 ditunda akan dibawa secara resmi ke DPR dan pemerintah. "Cara ini untuk memastikan bahwa politik kita berjalan dengan semangat konsensus. Setelah dibahas di satu meja dengan semua pimpinan parpol, seandainya ada aspirasi dari masyarakat bahwa pemilu tetap diselenggarakan pada 2024, ya oke. Tapi, semangatnya harus komitmen bersama," kata dia.

Sejauh ini, parpol dari koalisi pemerintah yang mendukung usulan tersebut baru dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar. Sikap PAN tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam jumpa pers pada Jumat lalu. Sama seperti PKB, PAN juga beralasan kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi.

Syaiful pun tidak ingin terburu-buru dengan menyimpulkan usulan ini tidak diminati oleh elite parpol lain. "Kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana. Karena ini cara kita agar isu ini dibahas di depan meja," tutur dia lagi.

3. Muhammadiyah minta para elite parpol segera akhiri gaduh penundaan pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, kegaduhan yang kembali dihidupkan soal penundaan pemilu 2024 turut diprotes oleh Muhammadiyah. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti melalui akun media sosialnya meminta para elite parpol untuk melihat kondisi masyarakat sebenarnya. Bukan malah mempotret isu penundaan pemilu 2024 dari hasil survei.

"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," ungkap Abdul melalui akunnya @Abe_Mukti yang dikutip pada Minggu, (27/2/2022).

Ia juga mewanti-wanti para elite bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.

"Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat," katanya lagi.

Hasil survei yang kerap dijadikan dasar untuk perpanjangan masa jabatan salah satunya yakni Litbang Kompas. Survei yang dilakukan pada akhir Januari 2022 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan. Angkanya meningkat menjadi 73,9 persen.

Padahal, ketika survei serupa digelar pada Oktober 2021, tingkat kepuasan mencapai 66,4 persen. Angka kepuasan yang dirilis pada Februari 2022 itu menjadi tingkat kepuasan tertinggi sejak Jokowi menjabat pada 2014 lalu.