Cawe-Cawe Jokowi Jadi Sorotan PBB, Airlangga Hartarto Membela

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIp), Hasto Kristiyanto, juga merespons sorotan PBB terhadap cawe-cawe politik Jokowi. Menurutnya, semua keburukan yang dilakukan akan menjadi sorotan dunia.

"Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia. Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam, ujar Hasto di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hasto mengatakan, perekayasa adalah pembunuh masa depan bangsa. Hasto kemudian mengutip pernyataan pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti yang menyebutkan jangan mau suatu negara dikalahkan oleh satu keluarga.

"Maka, muncul pendapat para pakar termasuk Profesor Ikrar Nusa Bhakti yang sangat baik sebagai seruan moral bahwa kita ini adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu," kata dia.

"Karena pemilu, siapa pun yang merekayasa, artinya membunuh masa depan kita," sambungnya.

Diketahui, cawe-cawe politik Presiden Jokowi tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri saja, melainkan juga disinggung di dalam pertemuan ke-140 Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss yang digelar pekan ini.

Di dalam pertemuan itu, Indonesia sebagai salah satu anggota Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) wajib menyerahkan laporan secara reguler bagaimana hak sipil dan politik diterapkan. Para anggota komite HAM PBB pun berhak mengajukan pertanyaan kepada negara anggota ICCPR, termasuk ke Indonesia.

Pertanyaan diajukan oleh anggota Komite HAM PBB asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye. Ia menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 di Indonesia. 

"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pemilu presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden dicegah agar tidak mempengaruhi hasil pemilu?" tanya Ndiaye di forum tersebut seperti dikutip dari UN Web TV pada Sabtu (16/3/2024). 

"Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut?" sambung dia.

Pertanyaan soal hak dan partisipasi publik di dalam pemilu dijawab oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di Sekretariat Kabinet, Johar Arifin. Namun, Johar tidak merespons pertanyaan Ndiaye soal adanya cawe-cawe Jokowi pada Pemilu 2024.

Begitu juga diplomat lainnya dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral, Tri Tharyat. 

Johar hanya menyebut, Indonesia berhasil mengadakan pemilu langsung terbesar di dunia dalam waktu satu hari. 

"Indonesia menggelar pemilu yang adil dan jujur serta menghormati hak pemilih. Kami berhasil melakukan pemilu langsung yang terbesar dengan jumlah pemilih mencapai 204 juta. Ini termasuk pilpres dan pemilu 575 anggota DPR, DPRD dan DPD," ujar Johar. 

Pemilu, kata dia, masih akan berlanjut pada November 2024. Sebab, pada waktu itu akan digelar pilkada. Termasuk di dalamnya pemilihan 542 bupati dan wali kota. 

Johar juga menyebut, pemerintah menjamin hak pilih bagi pemilih difabel tetap terjaga. Ia turut menyinggung ada sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan saat pilpres dan pileg digelar. Salah satunya tuduhan kecurangan. 

"Terkait dengan tuduhan kecurangan, sistem demokrasi di negara kami memberikan jalan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pemerintahan kami memberikan kesempatan kepada badan pemantau pemilu untuk melakukan tugasnya. Ada 154 badan pemantau pemilu, termasuk tiga pemantau pemilu dari negara asing," kata dia.