Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) ditingkatkan. Sebab, rawannya korupsi bansos membuat pendistribusian tidak tepat sasaran dan lambat.
Jokowi pun meminta agar lembaga penegakkan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan dilibatkan.
Jokowi mengatakan yang terpenting saat ini adalah mempermudah penyaluran bansos di lapangan. Oleh sebab itu, kata dia, keterbukaan sangat penting untuk menghindari korupsi.
"Untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5).
Selain untuk pencegahan korupsi, Jokowi juga menyoroti prosedur bansos yang dianggap berbelit-belit. Jokowi mengatakan, dalam menyalurkan bansos yang harus diprioritaskan adalah kecepatan agar bansos bisa segera sampai ke masyarakat.
"Ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problem. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal, yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi.
Selain meminta adanya kecepatan, Jokowi juga menginstruksikan agar prosedur aturan bansos disederhanakan. Hal itu penting agar pelaksanaan distribusi bansos di lapangan menjadi mudah.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," tutur Jokowi.