Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain

Dalam program itu, Prabowo pun tak membantah praktik mark up dalam pembelian alutsista sering terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan hal tersebut sudah jamak terjadi. 

"Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia," ungkap Prabowo. 

"Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up)," katanya, lagi. 

Bahkan, Prabowo menyebut terang-terangan mark up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula, ia enggan tanda tangan kontrak pembeliannya. Dia mengklaim sampai melapor ke presiden terkait hal tersebut. 

"Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya," kata dia. 

Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi, keuntungan yang ditetapkan semestinya masuk akal sehat. 

"Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya)," ujarnya. 

Dalam siniar itu, Prabowo menceritakan awal mula ia ingin membeli alutsista hingga muncul anggaran dengan nilai fantastis, Rp1.760 triliun. Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menerjemahkan instruksi Presiden Jokowi saat berbicara pada 2019. 

"Pak Menhan, saya ingin suatu master plan, grand design. Saya minta (master plan) selama 15-25 tahun. Jangan dicicil (setiap tahun). Saya minta perencanaan utuh dan laksanakan," kata Prabowo menirukan kalimat Jokowi dua tahun lalu. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui rencana modernisasi alutsista tersebut sempat tertunda, lantaran terjadi pandemik COVID-19. Anggaran yang dapat digunakan untuk pembelian alutsista harus dialihkan untuk mengatasi pandemik. 

"Memang saya akui (rencana modernisasi alutsista) tertunda. Jadi, saya menata dan menyiapkan rencana sesuai dengan instruksi Beliau," ujar Prabowo. 

Rencana itu kemudian dituangkan dalam bentuk rencana induk yang dokumennya kemudian bocor ke publik. Anggaran jumbo pembelian alutsista itu menjadi sorotan, lantaran rencananya akan didanai dengan pinjaman dari luar negeri. Nominal anggaran Rp1.760 triliun itu pun direncanakan harus habis pada 2024. 

Kemhan sempat membantah rencana pembelian alutsista menggunakan pinjaman luar negeri itu, dijanjikan tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu kan seharusnya dokumen yang bersifat rahasia, tapi malah dikeluarkan. Padahal, belum ada keputusan," kata Prabowo. 

Prabowo mengklaim polemik pembelian alutsista yang kini terjadi malah bisa dimanfaatkan negara asing. "Ini yang sebenarnya tidak kita sadari, bahwa banyak negara yang tidak suka Indonesia itu menjadi negara yang aman dan kuat," tutur dia. 

Sementara, rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo di tengah pandemik menurut Koalisi Masyarakat Sipil kurang berempati kepada situasi publik. Apalagi, warga tengah berupaya bertahan dari pandemik COVID-19. 

"Di tengah kondisi pandemik akibat penyebaran virus corona yang telah mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, anggaran sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan tentu akan semakin membebani masyarakat," demikian pernyataan tertulis dari Koalisi Masyarakat Sipil pada 3 Juni 2021. 

Selain itu, menurut mereka, anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri malah akan membuat utang Indonesia semakin besar. Padahal, kondisi utang luar negeri saat ini sudah memprihatinkan.

"Per Maret 2021 saja, utang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp6.445,07 triliun. Bila ditambah dengan utang baru sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat," tutur mereka.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM tersebut juga menyoroti pernyataan Kemhan, mengenai rencana pembelian alutsista menggunakan utang luar negeri tak akan membebani APBN, adalah pola pikir sesat dan dapat menimbulkan masalah. Koalisi sepakat alutsista harus dimodernisasi untuk memperkuat pertahanan Indonesia tapi harus bertahap.

"Tetapi, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata mereka.