Cegah Penularan Virus Corona, BNPB Beri 10 Ribu Masker N95 untuk WNI

Menurut BNPB, adalah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang kali pertama memberi instruksi agar dikirimkan masker bagi ratusan WNI yang masih bermukim di Provinsi Hubei. Di provinsi itu, terdapat pula ibukota Wuhan, area yang menjadi episentrum mewabahnya virus corona. 

Selain itu, pada Senin (27/1) Dubes RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun mengirim surat permohonan ke BNPB. Di dalam surat itu, Dubes Djauhari mengatakan butuh masker jenis N-95 untuk dikirimkan ke WNI. Sebab, stok masker di Tiongkok sudah tidak ada. 

"Mengingat stok masker saat ini tidak tersedia hampri di seluruh wilayah Tiongkok, mohon kiranya BNPB dapat mengirimkan bantuan masker jenis N-95 atau yang setara sejumlah 10 ribu pieces," demikian yang ditulis Dubes Djauhari pada Senin kemarin. 

Sementara, pengiriman bantuan berupa masker N-95 itu disambut baik oleh Kemenlu. Apalagi BNPB menanggapinya dengan cepat. 

"Terima kasih atas respons cepat BNPB untuk memberikan bantuan. Kami menyambut baik dalam rapat Kemenko PMK, ada bantuan BNPB 10.000 masker N-95 yang sangat diperlukan," tutur Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha di lokasi yang sama. 

Plt juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Tiongkok. Sambil menunggu proses itu terjadi, maka pemerintah disebut terus mematangkan rencana untuk proses evakuasi terhadap 243 WNI di Provinsi Hubei, Tiongkok. 

"Kesiapan di Jakarta kita matangkan, demikian juga dengan kesiapan di Hubei. Tadi, juga sudah dijelaskan oleh Direktur Perlindungan WNI ada titik-titik distribusi bantuan melalui transfer. Berarti, bisa kita bayangkan ada masyarakat kita yang tersebar di Provinsi Hubei," ujar Faiza ketika ditemui di Kemlu pada Rabu (29/1). 

Menurut Faiza area di Provinsi Hubei seluas dengan Suriah dan dihuni oleh sekitar 60 juta jiwa. Sehingga, untuk mengumpulkan WNI dan dievakuasi, bukan suatu perkara yang mudah. 

Untuk mempermudah proses evakuasi nantinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah meminta kepada Duta Besar RI di Beijing, Djauhari Oratmangun, agar membangun komunikasi dengan otoritas setempat. 

"Sehingga di dalam kita berproses dan di luar kita juga berproses," tutur dia lagi. 

Faiza menggaris bawahi tidak ada yang menjadi faktor penghalang sehingga proses evakuasi tak bisa segera direalisasikan. Semua, tinggal menunggu instruksi dari Tiongkok. 

Sementara, kendati belum mendapat lampu hijau dari Pemerintah Tiongkok, namun TNI Angkatan Udara telah menyiagakan dua unit pesawat Boeing B737, 1 unit pesawat Hercules C130 dan satu batalyon kesehatan. Mereka menyiagakan peralatan itu untuk merespons hasil rapat koordinasi gabungan Kementerian Luar Negeri, Kemenkopolhukam dan Kementerian Kesehatan. 

Namun, ada perbedaan pernyataan menyangkut prosedur seandainya WNI telah berhasil dievakuasi dari Provinsi Hubei dan tiba di Tanah Air. Menurut admin akun media sosial TNI AU, begitu tiba di Indonesia, maka ratusan WNI itu akan menjalani karantina di RSPI dr. Sulianti Saroso. 

"Standarnya 28 hari karantina atau dua kali masa inkubasi," demikian cuit mereka. 

Sementara, menurut Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan Penularan Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan apabila Indonesia nantinya melakukan evakuasi terhadap 243 WNI di Provinsi Hubei, maka mereka tak akan dilakukan observasi khusus atau dikarantina. 

Menurut Achmad, sudah ada kesepakatan bersama dengan organisasi kesehatan dunia WHO bahwa yang boleh dievakuasi dari area pandemik hanya warga yang dalam kondisi sehat. 

"Tidak boleh ada yang dibawa keluar dalam kondisi sakit. Itu juga diberlakukan ke semua warga negara," kata Achmad yang dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Rabu (29/1).