Cyberity Sebut Lokasi Server Sirekap Harusnya Ada di Dalam Negeri

19 Feb 2024, 15:05 WIB

ilustrasi internet (IDN Times/Nathan Manaloe)

Jakarta, IDN Times - Pasca hari pencoblosan 14 Februari 2024, proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Namun sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama sistem Sirekap dan Pemilu2024.kpu.go.id mengalami sejumlah permasalahan.

Salah satu masalah yang ditemukan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber (cyberity) adalah soal server Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id yang dipakai. Sebab, lokasi servernya berada di China, Perancis dan Singapura.

Cybercity mengungkapkan data penting seperti pemilu harusnya berada di dalam negeri.

“Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019),” kata Ketua Cyberity Arif Kurniawan dalam keterangannya dikutip, Senin (19/2/2024).

1. Layanan cloud diduga milik Alibaba

Hasil hitung suara legislatif DPR RI 2024.

Dari penelusuran yang dilakukan Cyberity, ada juga temuan bahwa layanan cloud tersebut diduga milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Selain itu juga diduga posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di China.

Cyberity mengungkap jika itu jadi celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.

“Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” kata Arif.

2. KPU belum tunjukkan audit keamanan IT-nya

Ribuan Polisi Dikerahkan Kawal Demo di KPU, Bawaslu, dan Patung Kuda. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Arif mengungkapkan, kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini disebut terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” katanya.

3. Minta KPU perlihatkan kepublik soal audit keamanan

Petugas KPU Kota Depok melakukan perbaikan data pada sistem Sirekap yang sempat mengalami kesalahan dalam pembacaan hasil formulir C1. (IDNTimes/Dicky)

Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, Cyberity meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.