Daftar Tuntutan Demo Koalisi Warga Sipil Hari Ini
Intinya sih...
- Demonstrasi Indonesia Gelap dilakukan oleh warga sipil di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
- Koalisi Warga Sipil menuntut pembatalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
- Massa KPopers berkolaborasi dengan Bareng Warga membuka donasi untuk mendukung aksi demonstrasi hari ini.
Jakarta, IDN Times - Demonstrasi bertema Indonesia Gelap masih berlanjut pada Jumat (21/2/2025) di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Namun, kali ini demonstrasi dilakukan warga sipil, usai kemarin digelar mahasiswa. Meski begitu, mahasiswa dibolehkan ikut aksi Indonesia Gelap pada hari ini.
Informasi soal demo hari ini bermula dari ajakan cuti bersama melalui akun Bareng Warga di platform X. Namun, perwakilan Bareng Warga, Karima Annisa menepis komunitas itu yang menginisiasi aksi cuti bersama untuk turun ke jalan dan memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Bareng Warga tidak menginisiasi aksi ini. Kami bukan inisiator dari aksi Indonesia Gelap. Bareng Warga hanya menampung segala aspirasi dan suara masyarakat," ujar Karima melalui pesan pendek kepada IDN Times, Jumat (21/2/2025).
"Kami connecting the dot, membiarkan individu-individu menjadi inisiator dan memberi tahu individu lain, bahwa ada gerakan yang diinisiasi individu yang memiliki visi dan value yang sama," tutur dia.
Komunitas Bareng Warga memilih untuk melakukan desentralisasi gerakan. Karima pun menepis Bareng Warga ikut membuka donasi.
"Kami amplifikasi informasi mengenai gerakan dan nilai-nilai demokrasi. Pada akhirnya, kami menjadi hub untuk individu-individu yang terpisah untuk mencari teman yang satu visi dan value," imbuhnya.
Apa saja yang dituntut melalui aksi Indonesia Gelap hari ini?
1. Koalisi warga sipil tuntut Prabowo batalkan empat kebijakan
Aksi yang digelar hari ini bakal diawali dengan berkumpul lebih dulu di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini. Massa aksi baru bergerak menuju ke Patung Kuda jelang pukul 13.00 WIB.
Koalisi Warga Sipil melalui beberapa akun di media sosial terlihat telah menyiapkan beberapa mitigasi, seandainya terjadi insiden yang tidak diinginkan. Termasuk diintimidasi oleh aparat.
"Imbauan bagi teman-teman selama aksi. Pertama, menutup wajah dengan masker jika tidak ingin tertangkap kamera siapapun. Kedua, memperhatikan sekitar. Jika ada teman-teman dari massa atau jurnalis dihadang oleh beberapa orang yang melarang peliputan, mohon dampingi atau laporkan," demikian tulis Bareng Warga di akun X dan dikutip pada hari ini.
Sedangkan, aksi koalisi warga sipil membagi sejumlah tuntutannya ke dalam kategori. Mereka menuntut empat kebijakan supaya dibatalkan. Pertama, batalkan kebijakan yang mendorong multifungsi TNI-Polri, kedua batalkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, ketiga batalkan dana APBN yang dialokasikan untuk Danantara dan keempat batalkan pembangunan IKN.
Namun, di bagian atas mereka juga menuntut agar Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo diadili atas semua kejahatannya dalam hal demokrasi.
2. KPopers ikut membuka donasi untuk aksi Indonesia Gelap
Solidaritas kembali ditunjukkan oleh massa KPopers. Mereka berkolaborasi dengan akun Bareng Warga membuka donasi terbuka. Laporan keuangannya pun disiapkan dan dapat diakses oleh masyarakat.
"NCTzen Humanity berkolaborasi dengan @barengwarga mengajak elemen masyarakat sipil untuk turut membantu kawan-kawan kita yang akan menyuarakan keresahan atas permasalahan di Indonesia," demikian cuit akun @nctzenhumanity dan dikutip 19 Februari 2025 lalu.
Mereka menyebut ada tiga jenis bantuan yang dibutuhkan. Pertama, kebutuhan kesehatan; kedua support makanan dan minuman serta ketiga bantuan hukum.
"Donasi akan ditutup apabila dana sudah mencukupi," kata mereka. Pengumpulan donasi hingga 19 Februari 2025 lalu pukul 18.00 WIB sudah mencapai Rp8.692.540.
NCTzen Humanity dan Bareng Warga juga menyediakan tiga posko kesehatan dan tiga mobil ambulans bila terjadi insiden darurat.
3. Bareng Warga sentil pernyataan Mensesneg yang sebut Indonesia sedang cerah
Sementara, perwakilan dari Bareng Warga, Karima Annisa menyentil pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yang menyebut Indonesia tidak dalam keadaan gelap. Bahkan, menteri dari Partai Gerindra itu optimistis Indonesia bisa bangkit. Menurut Karima, Prasetyo berbicara asal bunyi dan tak melakukan riset apa yang terjadi di lapangan.
"Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, malah menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai (prioritas) pendukung dan mengedepankan janji politik yaitu MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG dibela sehingga ada realokasi APBN dan APBD dalam jumlah besar," ujar Karima kepada IDN Times.
Realokasi yang mendadak dan besar-besaran itu berdampak pada kebijakan efisiensi dan menghambat kinerja pemerintah sendiri. Demi anggaran MBG pula, kata Karima, ada perubahan distribusi pada gas LPG tiga kilogram.
"Gelap sekali dampak perubahan drastis ini hingga hilangnya nyawa warga negara," tutur dia.
Dalam pandangannya, tanpa ada protes kebijakan nirempati ini dikhawatirkan bakal terus berlanjut. Selain itu, kematian warga hanya dianggap sebagai statistik. Di tengah efisiensi, Prabowo malah membentuk kabinet gemuk dan mengangkat staf khusus.
"Kami harapkan Mensesneg does your own desk research better next time sebelum menyumbang suara!" kata Karima.