Dampak Perang Timur Tengah, Mensos: Bansos Sangat Mungkin Ditambah

26 Mar 2026, 16:33 WIB

Dini Suciatiningrum

Dampak Perang Timur Tengah, Mensos: Bansos Sangat Mungkin Ditambah

Ilustrasi bansos (Dok. Kemensos)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Menteri Sosial Gus Ipul menyebut pemerintah berpotensi menambah dan menebalkan bansos jika ekonomi terdampak perang di Timur Tengah.
Kebijakan penambahan bansos akan diputuskan Presiden Prabowo dan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, mengikuti pola tahun sebelumnya.
Kemensos fokus memvalidasi data penerima bersama BPS dan pemda agar penyaluran bansos tepat sasaran bila kebijakan tambahan diterapkan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

tahun lalu

Pemerintah menebalkan bansos pada pertengahan dan akhir tahun sebesar Rp400 ribu selama dua bulan. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 18 juta menjadi lebih dari 35 juta KPM.

26 Maret 2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah sangat mungkin menambah dan menebalkan bansos jika ekonomi memburuk akibat perang di Timur Tengah. Ia menegaskan keputusan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan akan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian.

kini

Kemensos mempersiapkan validasi data penerima bersama BPS dan pemerintah daerah agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah mempertimbangkan penambahan dan penebalan bantuan sosial (bansos) jika kondisi ekonomi nasional terdampak perang di Timur Tengah.
Who?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hal tersebut, dengan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Where?
Pernyataan disampaikan Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta.
When?
Pernyataan disampaikan pada Kamis, 26 Maret 2026.
Why?
Kebijakan ini dipertimbangkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
How?
Kemensos menyiapkan validasi data penerima bersama BPS dan pemerintah daerah, sementara koordinasi kebijakan dilakukan melalui Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebut pemerintah sangat mungkin menambah jumlah penerima bantuan sosial alias bansos, apabila kondisi ekonomi memburuk akibat perang di Timur Tengah.

Menurut Gus Ipul, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, dengan berkaca pada langkah yang dilakukan tahun lalu.

“Tentu nanti semuanya kebijakan Bapak Presiden, ya. Saya ulang sekali lagi, belajar dari tahun lalu ya, kalau memang jika dibutuhkan, Presiden menambah dan juga memberikan penebalan (bansos)," ucap Gus Ipul di Gedung Kemensos, Kamis (26/3/2026).

1. Prabowo tambah bansos di tahun lalu

IIustrasi penyaluran bansos di POS. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Gus Ipul mencontohkan, pada tahun sebelumnya bansos sempat ditambah pada pertengahan dan akhir tahun sebesar Rp400 ribu selama dua bulan, baik dari sisi nilai bantuan maupun jumlah penerima manfaat.

"Jadi ada penebalan, ada penambahan jumlah penerima manfaat, yang sebelumnya 18 juta lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat), di akhir tahun itu dialokasikan 35 juta lebih KPM," katanya.

2. Realisasi menunggu komando Kemenko Perekonomian

Mensos Saifullah Yusuf bersama Menkop Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, menghadiri penandatanganan PKS PM bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang, Selasa (24/2/2026). (Dok. Biro Humas Kemensos)

Berkaca tahun lalu, menurut Gus Ipul, penebalan dan tambahan bansos sangat memungkinkan direalisasikan. Terkait waktu pelaksanaan, dia mengatakan, koordinasi akan dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Jadi sungguh sangat mungkin di tahun ini jika diperlukan Presiden akan mengambil kebijakan untuk melakukan penebalan dan penambahan jumlah penerima manfaat. Ya, nanti akan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian ya," ucapnya.

3. Kemensos akan validasi data

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) gelar Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). (Dok. Kemensos)

Gus Ipul menambahkan, Kemensos akan terus fokus menyiapkan validitas data penerima, agar penambahan dan penebalan bansos tepat sasaran.

"Tapi Kementerian Sosial terus bersiap, terutama data-datanya. Nanti bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan dengan pemerintah daerah itu terus kita konsolidasi data, ya," katanya.