Jurus Danantara Perkuat Tata Kelola WTE melalui Audiensi & Sosialisasi

Stefanus menjelaskan, melalui proses seleksi terbuka dan due diligence yang ketat lebih dari 200 perusahaan masuk dalam Daftar Penyedia Teknologi (DPT), dan 24 perusahaan internasional dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender. Seluruh peserta diwajibkan membentuk konsorsium serta menggandeng mitra lokal guna mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas nasional.

Ketua DPD RI Pak Sultan B Najamudin menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Danantara dalam mengembangkan WTE sebagai solusi kelola sampah yang inovatif. Sebagai tokoh yang juga aktif dalam forum perubahan iklim global, termasuk COP 30 di Brazil dan inisiatif Green Democracy Institute, Sultan melihat proyek ini sebagai terobosan penting yang layak diapresiasi.

Peluang bagi lokal partner juga menjadi sorotan penting dalam diskusi. Ketua DPD RI menambahkan bahwa keterlibatan mitra lokal dalam setiap konsorsium proyek tidak hanya mendukung technology transfer tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek. Hal ini sejalan dengan strategi Danantara yang mewajibkan peserta tender membentuk aliansi dengan perusahaan lokal untuk memperkuat kapasitas nasional. 

“Investasi Danantara Indonesia di sektor Waste-to-Energy untuk menanggulangi persoalan sampah merupakan langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini membuka peluang kolaborasi teknologi sekaligus memberi kesempatan bagi mitra lokal untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujarnya.

Meski demikian, Ketua DPD menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan representasi daerah secara objektif serta memberikan masukan konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Jihan Fahira, mengingatkan bahwa keberhasilan program WTE tidak hanya ditentukan oleh teknologi canggih, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kultural masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi dan juga edukasi mengenai pemilahan sampah.

 “Apakah sudah ada pendekatan langsung ke masyarakat? Teknologi tinggi sekalipun tidak akan maksimal jika kebiasaan pemilahan sampah di masyarakat belum terbentuk. Efek negatif seperti masalah ISPA di sekitar fasilitas lama menunjukkan perlunya pendekatan menyeluruh. Apabila ada teknologi baru harus ada sosialisasi ke masyarakat khususnya mengenai dampak kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte, menekankan pentingnya sinergi antara investasi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang telah ada.

“Program Waste-to-Energy ini harus berjalan seiring dengan penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Investasi yang masuk harus memperkuat tata kelola, bukan hanya menghadirkan teknologi. Negara juga perlu memastikan kepatuhan daerah terhadap regulasi lingkungan agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar La Ode Umar Bonte.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor menjadi kunci agar program ini berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat luas.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Stefanus menekankan bahwa teknologi yang digunakan merupakan teknologi WTE generasi terbaru. Sistem yang diterapkan bukan insinerator konvensional, melainkan mechanical-grade incinerator dengan sistem penyaringan berlapis untuk menangkap residu emisi, sehingga kualitas udara yang dilepas memenuhi standar kesehatan internasional, termasuk rujukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebagai salah satu langkah besar dalam reformasi pengelolaan sampah nasional, program WTE/PSEL dinilai menjadi fondasi penting bagi penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia Indonesia melalui kemitraan antara investor global dan mitra lokal. Dengan pengumuman pemenang tender yang dijadwalkan dalam waktu dekat, Danantara menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. (WEB)