Dasco Sebut Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Kursi Menteri

09 Mei 2024, 16:03 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Prabowo Subianto masih fokus merancang program sesuai janji kampanye.
Dasco bingung dari mana isu penambahan nomenklatur kementerian muncul.
Pakar Hukum Tata Negara menilai penambahan jumlah menteri tidak efisien dan tak gesit dalam menghadapi masalah Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, menyebut, presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto masih belum membahas soal penambahan nomenklatur kementerian.

Saat ini Prabowo masih fokus merancang program sesuai dengan apa yang dijanjikannya selama masa kampanye.

"Sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," kata Dasco saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).

1. Bingung dari mana muncul isu penambahan kursi menteri

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dasco mengaku bingung dari mana isu penambahan nomenklatur itu berembus. Namun pihaknya menganggap isu tersebut sebagai masukan bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

"Nah itu juga saya juga bingung. Saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," ujarnya.

2. Belum ada sinyal revisi aturan mengenai kementerian negara

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI memastikan, sampai saat ini belum ada dorongan apa pun yang mengisyaratkan adanya revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara.

"Ya justru kan belum ada, makanya saya bingung. Jadi ya kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu," ucapnya.

3. Pakar hukum sebut banyak menteri di kabinet bikin pemerintahan tak efektif

Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024 di KPU pada Rabu (24/4/2024). (IDN Times/Fauzan)

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari, menilai wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah menteri hingga 40 tidak efisien dan tak gesit dalam menghadapi masalah Indonesia.

Ia memprediksi jumlah kue kekuasaan yang dibagikan bakal bertambah lantaran kursi wakil menteri juga turut ditawarkan.

"Di mana-mana kabinet yang berlebihan tidak akan pernah efektif. Dari segi kebahasaan, namanya saja kabinet, dari kata cabin. Sejarahnya itu, raja-raja sebelum pergi ke parlemen, mereka akan bertemu orang-orang kepercayaannya di kamar-kamar kecil. Makanya, disebut kabinet. Dari katanya saja sudah bermakna sedikit orang," ujar Feri ketika dihubungi IDN Times, Selasa (7/5/2024).