Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini blak-blakan soal kedatangannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
Hal tersebut diungkapkan Risma saat temu media pada Kamis (4/4/2024). Risma kemarin memastikan bahwa kedatangan ke MK pada hari ini tidak ada arahan baik dari partai atau Presiden "Jokowi" Widodo.
"Enggak ada, (partai dan Jokowi) enggak ada. Enggak ada," ujarnya sambil tertawa.
Diketahui Risma datang ke MK. Dalam sidang tersebut, Ketua Mahakamah Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan pembagian bantuan sosial pada 2023 yang mundur dari jadwal semestinya. Sebab, pada enam tahun terakhir pembagian bansos selalu berlangsung pada Januari-Februari.
"Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan di Januari-Februari Ajeg tadi bu, tapi di 2023 mengalami pengecualian ada koordinasi dengan Perbankan tadi maksudnya apa?" tanya Suhartoyo pada Menteri Sosial Tri Rismaharini di Ruang Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Risma menjelaskan, bahwa hal itu terjadi karena berbagai kendala di daerah. Contohnya yang terjadi di Aceh.
"Misalnya kaya Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu, karena tidak ada ATM, Pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah dia, mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak Rp450 ribu, nyebrangnya itu butuh Rp600 ribu. Sehingga kemudian mereka tidak ambil, karena atau diambil di akhir tahun," jelas Risma.
Lalu, ada juga kejadian di Bali. Risma mengatakan, ada beberpa daerah di Bali yang tidak memiliki Bank BTN.
"Sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil di bank itu di Kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima," ujarnya.
Risma mengaku telah menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Wakil Menteri BUMN. Menurutnya, solusi yang diberikan adalah pindah bank.
"Kami pindah bank kita ganti bank-nya," ujarnya.
Namun, hal itu hanya terjadi di 2023. Menurut Risma, pembagian Bansos 2024 sudah normal.
"Iya normal, Alhamdulillah normal. Jadi yang itu malah di tahun 2021 saat awal Covid itu saya persis masuk 2 Januari, saya kita keluarkan. Karena saat itu Covid," ujarnya.
Risma juga mengaku tak berani mengajukan anggaran bantuan langsung tunai El Nino untuk tahun 2024. Hal itu ia kemukakan ketika ditanya Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo.
"Kami enggak berani mengusulkan bapak Yang Mulia," jawab Risma.
"Termasuk tahun sebelumnya?" tanya Suhartoyo lagi.
Risma mengiyakan. Menurutnya, hal itu terjadi karena ia tidak mengetahui kondisi keuangan negara. Sehingga, memilih untuk tidak mengajukannya.
"Ya, kami enggak berani mengusulkan karena kami enggak tahu kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya," jelasnya.
"Ya sudah, artinya ibu tidak mengusulkan ya?" tanya Suhartoyo.