Dear Warga Isoman COVID-19, Yuk Isolasi di Fasilitas Pemerintah

27 Jul 2021, 06:00 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito meninjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (26/5/2021) (Dok. Humas BNPB)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito mendorong warga isolasi mandiri atau isoman agar bersedia ditempatkan di fasilitas isolasi mandiri terpusat usai terinfeksi COVID-19.

Dengan begitu, kata Ganip, bisa mencegah penularan klaster keluarga dan situasi kesehatan yang memburuk saat berada di rumah. Sebab, selama menjalani isoman di fasilitas milik pemerintah, kondisinya diawasi oleh tenaga kesehatan.

"Jadi, silakan seperti imbauan saya tadi untuk tidak ragu-ragu masuk ke sana. Bagi warga yang ingin ke sana, cukup membawa hasil keterangan rapid test antigen saja, tidak perlu lagi tes swab PCR," kata Ganip ketika memberikan keterangan pers secara virtual melalui saluran YouTube, Senin (26/7/2021).

Ganip menjelaskan saat ini masih banyak kamar yang kosong di fasilitas isolasi mandiri milik pemerintah. Ia mencontohkan fasilitas isolasi mandiri terpusat yang berada di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, dari kapasitas 6 ribu kamar baru dihuni sekitar 110 orang.

"Lalu, rusun di Nagrak (Jakarta Utara) baru terisi sekitar 260 orang. Jadi, masih sangat kosong," tutur dia.

Lalu, apakah jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di fasilitas isolasi mandiri terpusat itu mencukupi?

1. Warga di Solo masih enggan tempati fasilitas isolasi mandiri terpusat

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (mengenakan kemeja batik oranye) mengunjungi fasilitas isolasi mandiri terpusat di Asrama Haji Donohudan (www.instagram.com/@pemkot_solo)

Saat jumpa pers virtual, Ganip mengatakan, fasilitas isolasi mandiri terpusat juga tersedia di wilayah lain di Indonesia. Ia memberi contoh di Yogyakarta, sudah ada tiga tempat yang disediakan yakni asrama Universitas Gadjah Mada (UGM), asrama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan asrama milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Di tiga fasilitas itu, disediakan 600 tempat tidur," kata dia.

Sementara di Solo, telah disediakan 1.700 tempat tidur bagi warga yang ingin melakukan isoman. Namun, baru diisi 400 tempat tidur.

"Mungkin masih banyak yang belum tahu. Maka saya minta tolong ke teman-teman wartawan untuk membantu menyosialisasikan ini, agar warga yang terpapar bisa melakukan isoman di tempat yang telah kami tentukan," ujar Ganip.

2. Kasus COVID-19 di Solo melonjak, Gibran sebut karena merawat pendatang

Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Sementara, Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang menjadi sorotan lantaran lonjakan kasus dan angka kematian. Data yang dikutip dari akun media sosial Pandemic Talks, menyebut dari 10 ribu kematian pada rentang 15 Juli - 23 Juli 2021, sebanyak 24 persen disumbang Jateng. Sementara, 25 persen disumbang Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan, data pada 15 Juli 2021, tertulis Solo mendapat tambahan kasus harian COVID-19 sebesar 544. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan pada 14 Juli 2021 yakni 331.

Terkait melonjaknya kasus COVID-19, Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Solo, Ahyani, mengatakan temuan itu karena tracing yang dilakukan.

"Nanti kalau sedikit (kasus hariannya) tidak di-tracing, (jadi) tidak apa-apa dikuatkan tracing. Supaya bisa dikelola (kasus COVID-19) dan tidak menular ke yang lain," kata Ahyani dalam keterangan pers secara virtual.

Sementara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, tingginya tren kasus dan positivity rate disebabkan karena pihaknya menampung banyaknya pendatang yang dirawat di sana. Ia juga meminta agar proses vaksinasi di daerah sekitar Solo terus dioptimalkan untuk mencegah laju penularan kasus.

3. BNPB siapkan anggaran bagi 7 ribu pelacak digital di Jawa dan Bali

Pembagian peran tracer dalam proses pelacakan kasus COVID-19 (Tangkapan layar YouTube BNPB)

Ganip juga menjelaskan dalam rangka untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, maka pelacakan terhadap kontak erat pasien akan ditingkatkan. BNPB, kata dia, akan menambah 7 ribu pelacak digital di seluruh area Jawa dan Bali.

Tugas pelacak digital yakni mengontak pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mencari keterangan siapa saja yang melakukan kontak erat. Data itu kemudian dimasukan ke dalam aplikasi berbasis website milik Kementerian Kesehatan bernama SILACAK.

"BNPB akan mendukung anggaran bagi pelacak di wilayah Jawa dan Bali yang jumlahnya 7 ribu orang," kata Ganip.

Sementara, anggaran bagi pelacak dari Dinas Kesehatan dan unsur TNI sedang diatur masing-masing instansi.