Jakarta, IDN Times - Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid menilai peluang untuk diberlakukan darurat militer usai demonstrasi besar-besaran menurun sejak Sabtu malam kemarin. Meski begitu, ia melihat peluang lebih besar yang bakal terjadi di masa mendatang yakni demo yang berakhir ricuh menjadi evaluasi agar dalam pengamanan selalu melibatkan militer.
"Ini akan menjadi review sebagai bahan untuk perubahan mekanisme penanganan keresahan masyarakat ketika terjadi unjuk rasa dan dijadikan alasan militer boleh ikut melakukan pengamanan," ujar Alissa ketika berbincang dengan IDN Times di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede pada Minggu (31/8/2025).
Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman itu mengatakan bukan tugas militer untuk mengamankan aksi unjuk rasa. "Tugas militer itu pertahanan keamanan terhadap ancaman asing. Bukan pada saat warga negara melakukan penyampaian aspirasi di ruang publik," katanya.
Meskipun sudah ada nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja. Keterlibatan TNI dalam aksi unjuk rasa pada pekan ini sudah terlihat jelas saat Markas Korps Brimob di Kwitang, Senen, digeruduk oleh massa.
Personel marinir TNI Angkatan Laut (AL) yang markasnya berada di samping Brimob akhirnya ikut turun tangan. Militer ikut membujuk massa untuk tak lagi melakukan aksi anarki ke Mako Brimob.