Alissa Wahid: Kemarahan Publik Jangan Dianggap karena Intervensi Asing
- Pimpinan parpol seharusnya bisa ikut menemui pendemo.
- Alissa nilai baru kali pertama rumah anggota DPR dijarah.
- Peristiwa penjarahan harus jadi pelajaran bagi anggota DPR lainnya.
Jakarta, IDN Times - Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid meminta kepada pemerintah agar kemarahan publik yang diwujudkan dengan berunjuk rasa pada pekan ini tidak dianggap semata-mata karena ada campur tangan asing. Kemarahan publik yang ditunjukkan pada pekan ini murni karena mereka sudah muak terhadap kelakuan elite dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Narasi adanya campur tangan asing dalam aksi demo sering dituduhkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Emosi publik makin tersulut ketika publik melihat pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas dilindas oleh mobil rantis milik Brimob. Meskipun putri sulung dari mantan Presiden Abdurrahman itu tidak menutup mata aksi demo besar-besaran pada pekan ini bisa saja ditunggangi oleh pihak tertentu.
"Gugurnya Affan sebagai martir dan dia itu adalah (pengemudi) ojol. Sosoknya relate dengan masyarakat. Sehingga, seluruh kemarahan masyarakat yang tidak tersalurkan akhirnya keluar," ujar Alissa ketika berbincang dengan IDN Times di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi pada Minggu (31/8/2025).
"Jadi, kalau masyarakat marah jangan dong diminimalisir sebagai intervensi asing, ada agenda asing. Ada pihak yang menunggangi, itu mungkin. Tapi, kemarahan itu valid, real, ada sumbernya. Sumbernya adalah sikap para pejabat dan elite partai politik," imbuhnya.
Salah satu indikasi kemarahan publik orisinal ketika ratusan pengendara ojol mendatangi Markas Korps Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Mereka menuntut anggota Brimob yang melindas Affan hingga tewas ditunjukkan ke ruang publik.
1. Pimpinan parpol seharusnya bisa ikut menemui pendemo
Di sisi lain, Alissa menilai sebaiknya beberapa anggota parlemen yang kini dibidik oleh publik tidak menemui langsung para demonstran. Sebab, dikhawatirkan mereka bisa dihakimi oleh massa. Beberapa anggota DPR yang menjadi bidikan publik yakni Eko Hendro Purnomo, Surya Utama (Uya Kuya), Ahmad Sahroni, Adies Kadir hingga Nafa Urbach. Alih-alih anggota parlemen, Alissa menyarankan agar ketua umum partai politik tempat mereka bernaung yang berdialog dengan para demonstran.
"Dalam kondisi sudah sangat marah, pihak-pihak yang bersangkutan, tidak bisa langsung diminta untuk menemui publik. Itu pasti akan dihakimi massa. Saya bisa memahami. Tetapi, parpol dari orang-orang yang disebutkan, seharusnya menemui rakyat," katanya.
Para pimpinan parpol dapat memberikan kanal dan mendengarkan apa saja aspirasi dari masyarakat. Setelah itu, berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memberikan perubahan.
"Misalnya kita harus apresiasi, NasDem sudah menarik Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach karena keduanya sudah ditandai oleh rakyat yang marah," tutur dia.
Ia menggaris bawahi partai politik tempat kelima anggota DPR itu bernaung tak bisa cuci tangan begitu saja. Begitu pula dengan DPR.
2. Alissa nilai baru kali pertama rumah anggota DPR dijarah
Ketika IDN Times tanyakan mengenai aksi penjarahan yang dilakukan di rumah-rumah anggota DPR, Alissa menilai kemarahan itu tidak terlepas dari sikap anggota parlemen yang memaki publik. Ahmad Sahroni ketika melakukan kunjungan kerja di Medan memaki publik yang mendesak agar DPR dibubarkan sebagai orang tolol.
"Sebenarnya (individu) 'sumbu pendek' sudah lama kami khawatirkan. Ada kondisi baru di masyarakat yang 'sumbu pendek', itu terjadi dalam banyak hal. Misalnya, ada orang yang belum benar apakah dia copet atau enggak, sudah dipukuli. Sehingga, dalam kondisi publik yang marah seperti ini, ya siapa yang tidak sakit hati disebut sebagai orang yang tolol?" tanya Alissa.
Situasi semakin memburuk ketika publik juga sudah lama menaruh kemarahan terhadap polisi. Emosi mereka semakin memuncak saat menyaksikan pengemudi ojol, Affan Kurniawan dilindas hingga tewas oleh anggota Brimob.
"Jadi, sudah lah marah kepada Pak Sahroni, marah kepada ketidakadilan, dan seharusnya yang menjaga publik kan polisi. Tetapi, publik juga marah ke polisi. Jadi, siapa lagi yang akan melindungi?" tutur dia.
Meski begitu, Alissa tidak sepakat bila aksi penjarahan ke rumah anggota DPR dan pejabat publik terus berlangsung.
3. Peristiwa penjarahan harus jadi pelajaran bagi anggota DPR lainnya
Lebih lanjut, Alissa menilai peristiwa penjarahan yang menimpa kediaman beberapa anggota DPR harus dijadikan pelajaran berharga bagi ratusan anggota parlemen lainnya. Bila tidak, maka sudah tak ada lagi harapan untuk memperbaiki kondisi di Tanah Air.
"Kalau tidak belajar dari sini ya wassalam nasib Bangsa Indonesia. Ini harus jadi catatan, pelajaran berharga bagi para wakil rakyat. Anda itu wakil rakyat karena itu hidup lah bersama rakyat," kata Alissa.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah dan parlemen membatalkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta bagi anggota DPR periode 2024-2029. Bila perlu, kata Alissa, tunjangan lainnya yang sudah diberikan sejak dulu, patut dievaluasi.
