Jakarta, IDN Times - Jelang kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (7/4), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sempat mengkritisi konsep kampanye akbar tersebut.
Ini bukan pertama kalinya partai Demokrat menyoroti Prabowo, padahal mereka berada dalam koalisi yang sama.
Berikut ini adalah daftar sorotan Demokrat pada Prabowo
SBY mengkritisi konsep kampanye akbar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Protes itu disampaikan melalui surat.
Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hassan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
"Menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah ber,ita yang saya dengar itu benar," tulis SBY.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa partai-partai koalisi sudah pasti akan mendapat jatah menteri di kabinet Prabowo-Sandiaga.
“Kita sudah sepakat kalau Pak Prabowo-Sandi menang itu sudah ada 7 kursi menteri untuk PAN, 6 kursi menteri untuk PKS,” kata Hashim setelah jumpa persnya di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono jadi salah satu pihak yang sedang dipertimbangkan masuk dalam kabinet.
Menanggapi itu, AHY mengatakan pembagian jatah kursi bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dilakukan saat ini.
"Kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata AHY seperti dikutip dari Antara, Senin (1/4).
Alih-alih membahas pembagian pos menteri, AHY mengatakan Partai Demokrat saat ini lebih memilih untuk menyongsong pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai barulah kita berbicara kemana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," katanya.
AHY mengatakan Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan terpilih dengan orang-orang terbaik yang mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
"Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik geram dengan perhelatan debat kedua Pilpres 2019, yang mempertemukan Calon Presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo dengan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2) malam.
Menurut Rachland 'serangan' Jokowi soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah, seharusnya bisa dijawab Prabowo dengan baik. Terlebih, banyak data yang digunakan petahana yang menurutnya tidak benar.
“Pak Prabowo gagal menunjukkan bolong-bolong, bohong-bohong dalam pernyataan Pak Jokowi. Atau bukan gagal, dia tidak mau menaikkan gagasan-gagasannya itu. Untungnya, masyarakat di luar menunjukkan bohong-bohong pernyataan Pak Jokowi. Greenpeace menunjukkan salahnya data Jokowi,” kata Rachland di Markas Badan Pemenangan Nasional (BPN), Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).
Rachland pun menyayangkan Prabowo tak mampu mengimbangi data yang salah itu dalam 'serangan' Jokowi. Seharusnya, mantan Danjen Kopassus itu mampu memberi data yang benar dan akurat. Dengan begitu, capres nomor urut 02 akan terlihat lebih menguasai permasalahan dibanding mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Sebagai penonton saya punya keinginan, bahwa Pak Prabowo punya tekad. Namanya debat kok sungkan-sungkan. Apa salahnya argumen tandingan,” ujar dia.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief kembali mengkritik Prabowo. Ia menuding mantan Danjen Kopasus itu tidak serius ingin menjadi calon Presiden.
Andi menilai bahwa Sandiaga lah yang lebih terlihat ingin mendapatkan kursi RI 1. Hal itu ia ungkapkan karena Prabowo kurang serius untuk ikut berkontestasi sebagai capres.
Menurutnya, Pilpres adalah kontestasi yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Apabila Prabowo tidak mau berkeliling Indonesia secara aktif, maka Andi menilai peluangnya untuk menang akan kecil.
"Kalau Pak Prabowo tidak mau keliling Indonesia (secara) aktif, gak ada rumus ajaib untuk menang. Kalau Pak Prabowo agak males-malesan, kan gak mungkin partai pendukungnya super aktif," kata dia.