Jakarta, IDN Times — Presiden Joko “Jokowi” Widodo diminta untuk terus mengurus rakyat bukannya menitipkan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pada partai politik (parpol) tertentu di pengujung masa jabatannya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tindakan Jokowi bisa disebut sebagai bentuk intervensi pada demokrasi karena mengurusi kontestasi politik 2024.
Herzaky mengingatkan agar Jokowi maupun menteri-menteri dalam kabinetnya tak main titip nama untuk capres.
“Tidak perlulah presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet titip-menitip nama capres atau cawapres. Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus,” kata Herzaky, Jumat (12/5/2023).
“Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya,” sambungnya.
Herzaky juga meminta Jokowi untuk menjalankan kebijakan dan program kerja yang belum terlaksana selama dirinya menjabat.
“Waktu tinggal 1,5 tahun, masih banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan, masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak,” kata Herzaky.
Jokowi disebut-sebut akan menghadiri musyawarah rakyat (musra) relawan pro-Jokowi atau ProJo pada 14 Mei mendatang. Dalam musra tersebut, ProJo akan mengeluarkan usulan satu nama yang didukung sebagai bakal capres.
Sementara itu, PDIP, parpol yang menaungi Jokowi sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk 2024. Sejumlah pertemuan antar partai politik pun terus dilakukan.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.