Demokrat Minta Kepastian Siapa yang Talangi Kerugian Whoosh

31 Okt 2025, 15:30 WIB

Amir Faisol

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Herman mengingatkan, dampak buruk kerugian kereta Woosh tak segera diselesaikan, maka konsorsium perusahaan BUMN dan China itu terus merugi.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan, persoalan Woosh tidak hanya memperhitungkan kerugian dua tahun terakhir yang mencapai Rp4,2 triliun.
Pemerintah China buka suara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendesak pemerintah dan Badan Pengelola Informasi (BPI) Danantara, dapat memastikan siapa pihak yang harus menalangi kerugian kereta cepat Woosh. Rata-rata kerugian mencapai Rp2 triliun setiap tahunnya.

“Nah, oleh karena itu, Danantara atau pun pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang akan menalangi, menombok selama juga situasi dalam kondisi rugi,” kata Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

1. Dampak buruk bila utang kereta cepat Woosh berkepanjangan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Herman mengingatkan, dampak buruk kerugian kereta Woosh tak segera diselesaikan, maka konsorsium perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan China itu terus merugi, karena tingkat okupansi tidak cukup membayar bunga maupun cicilan utang pokok.

Herman juga mempertanyakan bagaimana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meningkatkan pendapatan ketika dalam waktu ke depan dilakukan aksi, korporasi yang merestrukturisasi utang dan bisa menekan bunga.

Sebagai anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herman menyebut, Komisi VI belum menerima proposal dari pihak PT KCIC maupun konsorsium PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun Danantara.

“Sebagai superholding dan antara aset manajemen yang semestinya sih kemarin, sebetulnya dalam pembahasan sudah ada opsi-opsi,” ujar Herman.

2. Proyek kereta cepat termasuk higk risk

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron bicara usulan pencalonan Erina Gudono. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Herman mengingatkan, persoalan Woosh tidak hanya memperhitungkan kerugian dua tahun terakhir yang mencapai Rp4,2 triliun.

Ia mencatat, hingga Juni 2025 PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) sebagai entitas asosiasi KAI mengalami kerugian Rp1,625 triliun. Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan bagaimana Woosh tetap bisa beroperasi dengan baik, meskipun tengah dilanda kerugian besar.

“Karena kan kereta cepat ini, termasuk yang high risk, risiko tinggi, sehingga semuanya harus prima, semuanya harus handal,” tutur Herman.

3. China bicara polemik utang kereta cepat Woosh

Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Padalarang. (dok. KCIC)

Pemerintah China buka suara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pengoperasian Whoosh.

"Kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil," ujar Guo dilansir Global Times, Jumat, 24 Oktober 2025.

Pemerintah China menilai proyek Whoosh berhasil, dan sudah mengangkut lebih dari 11 juta penumpang dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, Guo menyatakan, proyek Whoosh telah memberikan manfaat ekonomi dan sosialnya. Proyek itu disebut menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur relnya.