Demokrat Tak Minta Jatah Cawapres Jadi Syarat Utama Berkoalisi

08 Sep 2023, 09:37 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat pada Senin, 4 September 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat tak lagi menetapkan syarat kursi bakal cawapres dalam mencari mitra baru koalisi jelang Pemilu 2024. Menurut Demokrat, kesamaan dalam memegang prinsip dan etika politiklah yang dijadikan pertimbangan utama membangun koalisi baru.

"Demokrat tidak akan meminta kursi cawapres sebagai syarat utama untuk berkoalisi," ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, di kantor DPP Demokrat, Kamis (7/9/2023).

Ia menyebut syarat yang sama juga tak pernah diminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika masih berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya, selama ini AHY hanya merespons beberapa kali ajakan Anies Baswedan yang memintanya menjadi pendamping pada Pemilu 2024. Karena itu, dia menegaskan, AHY tak pernah memaksakan posisi bakal cawapres kepada Anies.

"Sudah jelas, bukan masih ingin. Dari koalisi sebelumnya sudah jelas, sampai sekarang tidak ada permintaan harus menjadi cawapres. Kemarin kenapa kita minta soal cawapres, karena merekalah yang minta. Ini yang mesti digarisbawahi," tutur dia.

Pada 6 September 2023, AHY mengumpulkan 38 ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. AHY meminta masukan terkait arah koalisi dan capres mana yang didukung jelang Pemilu 2024.

Herzaky pun tak menampik sempat terjadi perdebatan selama lima jam dalam pertemuan itu. Sebab, sejumlah kader beragumen soal bakal capres mana yang harus didukung.

"Tapi gak ada (gebrak-gebrak meja). Itu kan partai sebelah. Kalau dari kami tidak ada budaya gebrak-gebrak meja. Memang sempat ada ramai karena dalam konteks masing-masing DPD menyampaikan argumen," katanya.

Sebelumnya, dalam wawancara bersama jurnalis senior Najwa Shihab, Anies mengaku proses pencairan titik temu Koalisi Perubahan sempat diwarnai aksi gebrak meja. Aksi itu terjadi di tengah kebuntuan terkait penetapan AHY untuk segera diresmikan menjadi pendamping Anies.

Publik langsung menduga pihak yang gebrak meja adalah anggota Tim 8 dari Partai Demokrat. Namun, salah satu kader Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, melalui akun media sosialnya mengungkap pihak yang menggebrak meja adalah Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh.

1. DPD Demokrat sepakat tidak mau kembali berkoalisi dengan NasDem dan Anies

Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika melakukan kegiatan bersama di Bandung pada 6 Agustus 2023. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Herzaky juga pernah menyampaikan, lebih dari separuh Ketua DPD menyarankan agar Demokrat tidak lagi berkoalisi dengan Anies atau NasDem.

"Satu hal yang pasti tidak ada kata CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali), karena bagi mereka kehormatan partai yang telah dilukai. Sehingga CLBK bagi mereka tidak mungkin terjadi," ujarnya.

Herzaky juga menyebutkan DPD Demokrat turut mengusulkan agar tak perlu membentuk poros baru. "Sementara ini mengerucut kepada dua (koalisi) saja," kata dia.

Ia menyebut tidak ada tenggat waktu khusus kapan Demokrat harus menentukan pilihan koalisinya. Termasuk, ketika SBY bakal berulang tahun pada 9 September mendatang.

"Yang pasti saya gak ingin terlalu jauh (memperkirakan). Saat ini adalah masukan-masukan dari DPD adalah masukan yang berharga dan akan dibawa oleh AHY dalam diskusi MTP (Majelis Tinggi Partai)," tutur Herzaky.

2. Partai Demokrat condong akan berkoalisi dengan PDIP?

(SBY dan Megawati hadir di upacara pelantikan Presiden) Tangkapan layar Youtube IDN Times

Sementara, PDIP terkesan memberikan kode siap bermitra dengan Demokrat usai ditinggal Anies. Apalagi pada Juni 2023, AHY sudah jalan pagi dan bertemu Puan Maharani di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan terbuka peluang untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk Demokrat. Namun, dia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membentuk tim pemenangan Ganjar Pranowo lebih dulu.

"Ya, nanti (akan dibuka komunikasi). Jadi, tim pemenangan nasional dibentuk dulu. Lalu, diberi arahan dari dewan pengarah para ketum partai. Di situlah komunikasi secara intens dengan partai politik lain, tokoh-tokoh masyarakat itu dilakukan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, 4 September 2023.

Di sisi lain, sinyal dari PDIP justru disambut positif oleh Demokrat. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan pihaknya siap melakukan rekonsiliasi.

Selama ini, Demokrat kerap dianggap berseberangan dengan PDIP. Apalagi ketika Demokrat menjadi partai penguasa selama satu dekade, PDIP memilih di posisi sebagai oposisi.

"Walau kami belum boleh komentar soal mau ke mana ini, tapi siap, Mas! Gak apa-apa, wes, dari perubahan menuju ke rekonsiliasi. Baik untuk negeri. Tembok Berlin Indonesia akhirnya bisa runtuh," kata Jansen di akun media sosialnya, dikutip Jumat (8/9/2023).

3. AHY sempat singgung Sukarno dalam pidato move on dari Anies

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat pada Senin, 4 September 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, kecenderungan arah Demokrat selanjutnya sudah mulai terlihat sejak awal pekan ini. Ketika menyampaikan pidatonya, AHY sempat menyinggung nama Presiden pertama RI, Sukarno.

Namun, elite Demokrat tak menjawab secara lugas soal kemungkinan bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo.

"Kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada, tapi kami serahkan bahwa keputusan untuk berkoalisi dengan siapa, bersama siapa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dalam waktu beberapa pekan ke depan barang kali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," ujar Ketua BPOKK, Herman Khaeron.

Menurut Herman, jika Demokrat condong ke PDIP, dibutuhkan komunikasi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Herman mengatakan, komunikasi di antara Megawati-SBY masih terus diupayakan. Ia pun berharap Tuhan menakdirkan ada pertemuan yang mengarahkan ke koalisi baru.

"Koalisi baru itu pun diharapkan betul-betul memiliki visi dan misi. Plus tadi itu menjunjung etika dalam berpolitik," kata dia.

Ketika ditanya, apakah ini menandakan SBY dan Mega berpeluang bertemu dalam waktu dekat, Herman meminta publik agar mendoakan.

"Mohon doa restunya lah," tutur dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.