Jakarta, IDN Times — Sederet pasal lingkungan dalam Perppu Cipta Kerja menuai sorotan. Perppu ini dianggap berdampak buruk terhadap upaya mencegah climate change atau perubahan iklim.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagiaan, menyorot sejumlah pasal dalam Perppu Cipta kerja yang dianggap berpotensi lebih besar mengkriminalisasi masyarakat, juga merusak lingkungan alih-alih menjaga.
Uli menyoroti pasal 38 ayat 3 soal penggunaan kawasan hutan yang dilakukan melalui pinjam pakai hutan. Dalam UU Kehutanan, pinjam pakai kawasan hutan ini harus melalui pemberian izin oleh menteri untuk pertambangan dan harus mendapatkan persetujuan DPR.
Namun dalam UU Perppu Cipta Kerja, kewenangan pemberian izin berubah dari menteri menjadi pemerintah pusat. Dalam Perppu ini juga tak menyebut syarat persetujuan DPR.
“Iya jadi bisa ini langsung aja pemerintah meloloskan pembangunan di kawasan hutan, tanpa izin menteri dan DPR,” kata Uli kepada IDN Times, Senin (9/1/2023).
Pasal yang disorot kemudian adalah Pasal 25 dalam Perppu Cipta Kerja. Pasal ini mengatur proses penyusunan Analisis Mengenai DAmpak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat langsung.
Namun dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL seharusnya melibatkan juga pemerhati lingkungan dan masyarakat lain yang terpengaruh atas segala keputusan AMDAL.
“Dalam pasal ini, masyarakat menjadi semakin minim dilibatkan dalam penyusunan AMDAL,” ujarnya.
Pasal 162 Perppu Cipta Kerja membuat ketentuan bahwa setiap orang yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi syarat, bisa dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta,
“Kita kan tahu ada berapa banyak penolak tambang di Indonesia? Ini ke depannya berpotensi menjadi kriminaliasi pada masyarakat,” tuturnya.
Diketahui dalam Perppu Cipta Kerja tak memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan dan telah beroperasi sejak sebelum aturan ini berlaku.
“Justru mereka diberikan waktu sampai 2 November 2023. Jadi ini kan aneh ya, mereka tidak memiliki izin usaha tapi diberikan waktu untuk menyelesaikan administrasi,” kata Uli.
Dalam UU Kehutanan mengatur ketentuan bagi pemerintah untuk menetapkan dan mempertahankan minimal 30 persen luas kawasan hutan dari luas setiap daerah aliran sungan (DAS) atau pulau.
Namun Uli menyebut aturan tersebut tidak dipertegas dalam Perppu Cipta Kerja. Aturan ini berpotensi terhapus sehingga penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas produksi semakin meluas.