Di Finlandia, Posting Ujaran Kebencian di Medsos Bakal Didenda

Konstitusi Finlandia melarang adanya diskriminasi terhadap suatu agama, memberikan hak melaksanakan ajaran agama, mengekspresikan keyakinan, dan hak untuk menolak menjadi anggota komunitas agama. Konstitusi Finlandia juga melarang adanya penghinaan terhadap hal-hal yang dianggap suci oleh agama dan komunitasnya.

Penghormatan terhadap hal-hal yang dianggap suci oleh agama lain oleh Pemerintah Finlandia juga dibuktikan dengan dikeluarkannya larangan oleh Pemerintah Finlandia kepada media cetak dan elektronik Finlandia untuk tidak memuat karikatur Nabi Muhammad, ketika kasus tersebut merebak di kawasan Nordik pada tahun 2005.

“Kami, media di Finlandia tidak memuat gambar kartun kontroversial yang dimuat di media di Denmark saat itu,” kata Dutabesar Pekka Metso. Metso menjadi duta besar luar biasa yang menangani masalah antar budaya dan antar agama di kementerian luar negeri Finlandia. 

Kimmo Lahdevirta, Direktur Jenderal Departemen Asia dan Amerika di Kementerian Luar Negeri Finlandia menyebutkan bahwa Finlandia adalah salah satu negara di Eropa Barat yang mengakui agama lain selain Kristen Lutheran. 

“Pemeluk agama Yahudi dan Islam mendapatkan hak-hak sipilnya secara penuh pada tahun 1917, saat kemerdekaan Finlandia,” ujar Lahdevorta saat membuka acara Interfaith and Intermedia Dialogue antara Indonesia-Finlandia.

Pada tahun 1922 Finlandia menerbitkan Undang-Undang tentang Kemerdekaan Beragama.  Majelis dan Sinagog bagi umat Yahudi berdiri pada 1918. Majelis Islam dan rumah ibadah mulai dibangun oleh penduduk keturunan Tatar pada 1925.

Pada 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia  memberikan dana senilai €80 ribu (US$96 ribu) dalam bentuk hibah kepada sejumlah organisasi keagamaan di Finlandia untuk mempromosikan dialog antaragama.

Pada November 2017, pengadilan negeri setempat mengeluarkan keputusan untuk menyetujui proposal Kepolisian Finlandia untuk melarang Nordic Resistance Movement (Vastarantaliike atau PVL), atau gerakan neo-Nazi, dan segala bentuk kegiatannya.

Pada 6 September 2017, Perdana Menteri Juha Sipilä dan sejumlah ketua fraksi parlemen Finlandia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk terorisme, kekerasan, dan ujaran kebencian (hate speech) yang berhubungan dengan agama.

“Tantangan besar saat ini adalah mencegah terjadinya ekstremisme, terorisme dan radikalisme,” kata Pekka Metso.

Konstitusi Finlandia memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Ombudsman Anti Diskriminasi untuk melakukan pengawasan dan memastikan hukum dipatuhi. Lembaga Ombudsman berwenang antara lain menyelidiki setiap kasus diskriminasi dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman denda kepada pelanggar, menawarkan konseling dan mempromosikan rekonsiliasi, dan melobi untuk legislasi.

Seseorang yang melaporkan adanya diskriminasi dapat melakukan langkah hukum melalui National NonDiscrimination and Equality Tribunal atau melalui pengadilan negeri. Pemohon dapat mengajukan banding atas keputusan pengadilan nondiskriminasi dan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi.

Sepanjang Januari hingga Juni 2017, Lembaga Ombudsman Anti Diskriminasi Finlandia menerima 34 pengaduan diskriminasi agama. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebanyak 23 kasus. Jumlah total pengaduan sepanjang 2016 adalah sebanyak 37 kasus.

Dalam panduannya, Kementerian Sosial dan Kesehatan Finlandia menyatakan bahwa sirkumsisi non-medis untuk anak laki-laki hanya boleh dilakukan oleh dokter berlisensi, dan wali atau orangtua si anak harus diberitahu tentang resiko prosedur, serta tidak boleh dilakukan pada anak laki-laki belum cukup umur untuk memahami prosedur tersebut.

Sejauh ini belum terdapat peraturan resmi yang mempidanakan seseorang yang melakukan sirkumsisi terhadap anak laki-laki di bawah umur.

Berdasarkan data Juli 2017, Badan Statistik Finlandia (Statistics Finland) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia memperkirakan sekitar 72 persen dari populasi penduduk di Finlandia menganut Evangelical Lutheran Church of Finland (ELC), 1,1 persen menganut Gereja Ortodoks Finlandia, dan 25,3 persen tidak mengidentifikasikan diri sebagai anggota kelompok agama mana pun.

Sekitar 1,6 persen penduduk tergabung dalam komunitas agama minoritas lainnya, termasuk Muslim, Saksi Yehova, Katolik Roma, Pantekosta, Advent, Gereja Mormon, Yahudi, dan Free Church of Finland.

Meskipun tidak terdapat statistik yang akurat, menurut data 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia, terdapat sekitar 65 ribu Muslim di Finlandia.  “Dari jumlah itu dari jumlah itu sekitar 80 persen adalah Sunni dan 20 persen adalah Syiah,” kata Dubes Wiwiek.

Versi Dirjen Lahdevita jumlahnya 70 ribuan.

Di luar komunitas Tatar yang jumlahnya 1000-an, sebagian besar Muslim adalah imigran atau keturunan imigran yang tiba dalam beberapa dekade terakhir dari Somalia dan Afrika Utara, Irak, Afghanistan, Balkan, Suriah, Turki, dan Iran.

Menurut Pusat Pencatatan Penduduk Finlandia, terdapat ribuan penduduk (permanent residence) beragama Islam yang berasal dari negara-negara, antara lain dari Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, Indonesia, Malaysia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, dan Turki. Komunitas muslim Tatar merupakan penduduk muslim Finlandia tertua yang berasal dari Turki. Mereka dibawa oleh Rusia pada masa pendudukan Finlandia oleh Tsar Rusia pada akhir abad ke-19.

Menurut informasi dari KBRI, individu dan kelompok dapat mempraktekkan ajaran agama mereka tanpa perlu mencatatkan diri kepada kantor paten dan registrasi setempat. Komunitas agama di Finlandia harus mencatatkan diri ke kantor paten dan register setempat sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permintaan dana operasional kepada Pemerintah. Untuk dapat mencatatkan diri sebagai suatu organisasi, kelompok keagamaan harus memiliki setidaknya 20 anggota dan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi.

Komunitas agama yang tercatat dianggap sebagai suatu entitas hukum yang dapat mempekerjakan pegawai, membeli properti, dan mengajukan tuntutan hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) nonprofit, termasuk kelompok agama yang tercatat dan tidak tercatat, pada umumnya dibebaskan dari pajak.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, terdapat sekitar 130 komunitas agama yang tercatat, sebagian besar memiliki banyak anggota atau jemaat. Seseorang dapat menjadi anggota lebih dari satu komunitas agama.

Seluruh masyarakat yang tergabung dalam ELC atau Gereja Ortodoks Finlandia dipungut pajak gereja, yang dibayarkan kepada Pemerintah bersama dengan pajak penghasilan mereka.

Komunitas gereja secara musyawarah memutuskan besarnya pajak gereja yang dipungut, dimana rata-rata adalah sebesar 1-2 persen dari besarnya pendapatan tiap anggota. Anggota yang menolak dipungut pajak gereja tidak diperbolehkan tergabung dalam keanggotaan ELC atau Gereja Ortodoks Finlandia.

Anggota dapat mengakhiri keanggotaan mereka dengan menghubungi komunitas gereja atau kantor paten dan register setempat, baik secara elektronik atau secara langsung. Paroki-paroki setempat memiliki kewenangan mandiri untuk mengelola dan menggunakan dana yang diterima dari pajak yang dipungut dari para anggotanya.

Komunitas agama yang tercatat selain ELC dan Gereja Ortodoks Finlandia juga dapat mengajukan permohonan dana operasional kepada Pemerintah. Undang-undang di Finlandia mengatur bahwa organisasi keagamaan yang telah memenuhi persyaratan wajib (minimal 20 anggota dan kemampuan untuk mmemungut dana) dapat menerima subsidi tahunan dari Pemerintah Finlandia yang besarannya berbanding lurus dengan besarnya persentase pemeluk agama tersebut dari jumlah populasi di Finlandia.

Keberadaan ELC diperlukan untuk melakukan pemeliharaan pemakaman umum dan pertanggungjawaban penyaluran dana Pemerintah. Komunitas agama dan yayasan nonreligius lainnya diperbolehkan melakukan pemeliharaan pemakaman khusus kelompok mereka sendiri. Semua komunitas agama yang tercatat diperbolehkan memiliki dan mengelola properti, serta mempekerjakan pegawai, termasuk mengangkat pendeta. Hukum Finlandia memberikan kewenangan kepada ELC dan Gereja Ortodoks Finlandia untuk mencatatkan kelahiran, pernikahan, dan kematian bagi anggotanya.

Namun demikian, saat ini di Parlemen Finlandia terdapat upaya untuk mengesahkan peraturan yang mewajibkan cara pemotongan/penyembelihan hewan dimana hewan harus dibuat tidak sadar lebih dahulu. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dan Yahudi.

Organisasi agama di Finlandia mencatatkan diri mereka ke Kantor Register dan Paten Finlandia (PRH). PRH merupakan instansi pemerintah yang bertugas mendata dan mencatat komunitas keagamaan dan jumlah anggota mereka atau kelompok lainnya dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi/kelompok tersebut. Baik ELC dan Gereja Ortodoks Finlandia tidak tercatat dalam Register Komunitas Keagamaan.

Adanya kewajiban pencatatan oleh Pemerintah Finlandia tersebut berdasarkan ketentuan dalam Freedom of Religion Act. Seluruh aturan mengenai pendirian komunitas keagamaan dan bagaimana komunitas melakukan kegiatannya terdapat dalam undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan landasan hukum bagi organisasi keagamaan yang merupakan bagian dari kebebasan beragama. Dibawah ketentuan Freedom of Religion Act, ketentuan mengenai kebebasan berserikat diimplementasikan secara ketat pada organisasi-organisasi keagamaan tersebut.

Suatu lembaga ahli dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia diberikan tugas untuk memberikan pendapat atau masukan kepada PRH mengenai apakah maksud dan tujuan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan sejalan dengan ketentuan dalam Freedom of Religion Act.

Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan yang terbaik.  “Anak didik mendapatkan prioritas dalam sistem pendidikan di sini.  Bagaimana mereka alami suasana belajar yang nyaman,” kata Wiwiek.

Para orangtua dapat menentukan agama anak mereka jika anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun. Orangtua bagi anak yang berusia antara 12 - 17 tahun harus melakukan prosedur administrasi khusus dengan komunitas agama mereka dan kantor pencatatan sipil setempat untuk mengubah atau mengakhiri keanggotaan dalam komunitas suatu agama.

Seluruh sekolah umum di Finlandia menyediakan pengajaran agama sesuai dengan agama siswa. Sekolah mengajarkan pelajaran umum tentang etika dan agama-agama yang ada di dunia. Sekolah diwajibkan untuk membuka kelas khusus apabila terdapat lebih dari 3 siswa yang menganut agama yang sama dalam satu wilayah kota. Siswa yang berusia 18 tahun ke atas dapat memilih untuk belajar kelas etika atau kelas agama. Jika seorang siswa tergabung dalam lebih dari satu komunitas agama, orangtua siswa memutuskan dimana siswa tersebut akan mengambil kelas agama.

Pendidikan agama bertujuan untuk memperkenalkan siswa dengan agama mereka sendiri, agama lain, dan etika umum. Meskipun guru agama harus memiliki kompetensi khusus yang diwajibkan Pemerintah untuk dapat mengajar kelas agama, namun Pemerintah tidak mewajibkan mereka untuk menjadi bagian dari komunitas agama manapun.

Dewan Pendidikan Nasional Finlandia menyediakan buku pelajaran tentang Ortodoks dan Kristen Lutheran, Katolik, Yahudi, dan Islam, serta buku teks mengenai etika sekuler.

Pada bulan Maret 2017, Kepolisian Finlandia mengajukan gugatan terhadap PVL melalui Pengadilan Negeri Pirkanmaa. Menurut media massa nasional Finlandia, Yle, Kepolisian Finlandia menuduh PVL melakukan kekerasan dan rasisme. Kepolisian Finlandia berusaha membubarkan kelompok tersebut dan mencegah segala bentuk demonstrasi, perekrutan anggota, atau penyebaran materi mengenai rasisme.

Pengadilan Negeri Pirkanmaa memproses gugatan pada 29 Agustus 2017. Pada tanggal 30 November 2017, pengadilan mengeluarkan putusan yang memihak Kepolisian Finlandia. Putusan untuk membubarkan organisasi tersebut merupakan yang pertama kalinya dikeluarkan oleh pengadilan di Finlandia sejak tahun 1970-an. PVL mengajukan banding atas putusan tersebut, dan prosesnya masih berjalan hingga saat ini.

Kepolisian Kota Helsinki membentuk suatu unit beranggotakan 10 orang yang memiliki mandat khusus untuk menangani kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak individu untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Secara nasional, kepolisian kota di Finlandia menunjuk dan melatih 42 orang anggota polisi khusus untuk menjadi instruktur kejahatan anti-kebencian, dan Biro Nasional Investigasi membentuk 5 unit baru yang diberikan kewenangan menyelidiki ujaran kebencian secara Hu

Sepanjang 2017, setidaknya terdapat 2 insiden dimana politisi Finlandia membuat pernyataan diskriminatif yang ditujukan kepada komunitas Muslim melalui media sosial.

Pada bulan Januari 2017, pengadilan negeri di Jyvaskyla memutuskan anggota Parlemen Teuvo Hakkarainen (partai oposisi Finlandia) bersalah karena melakukan hasutan kebencian rasis dalam unggahannya di Facebook pada tahun 2016 yang menyatakan "semua Muslim bukan teroris tetapi semua teroris adalah Muslim". Pengadilan memerintahkan Hakkarainen untuk membayar denda sebesar €1160 (US$ 1400) dan menghapus unggahannya dari media sosial. Dalam beberapa kesempatan, Juusi Halla-aho, Ketua Partai Finlandia, mengunggah komentar di profil media sosialnya yang mengkritik Muslim di Finlandia.

Kementerian Sosial dan Kesehatan Finlandia berusaha mencegah pelaksanaan sirkumsisi atau sunat bagi laki-laki. Pencegahan tersebut dilakukan melalui dialog dengan komunitas agama, hingga berupaya untuk menahan dana perawatan kesehatan masyarakat untuk prosedur tersebut.

Nah, kamu tertarik gak berkunjung ke Finlandia dan melihat dari dekat kehidupan beragama di sana?