Di Markas PBB, Menkumham Klaim Sejumlah Capaian HAM Indonesia

10 Nov 2022, 14:29 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia lewat delegasi yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly hadir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam kesempatan ini, pemerintah mengklaim sejumlah keberhasilan dan tantangan Indonesia di bidang HAM selama lima tahun terakhir di hadapan negara-negara anggota PBB.

Hal ini disampaikan dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, yang merupakan siklus ke-4, setelah sebelumnya dilakukan pada 2017.

“Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun juga Pemerintah Indonesia tidak mengabaikan adanya sejumlah tantangan, khususnya ketika kita semua menghadapi ujian yang berat dengan adanya Pandemi Covid-19”, demikian ditegaskan Yasonna di Jenewa, lewat keterangan pers yang dilansir Kamis (10/11/2022).

1. Indonesia hadapi situasi unik dalam upaya pembangunan HAM

Ilustrasi HAM (IDN Times/Aditya Pratama)

Yasonna menilai UPR adalah momen penting untuk tunjukkan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan HAM di mata dunia.

Dia juga mengingatkan, bahwa Indonesia menghadapi situasi yang diklaim unik dan tidak mudah untuk memenuhi komitmen pembangunan HAM.

Dia mengatakan, demokrasi terus diuji, datangnya pendemik dan disahkannya berbagai undang-undang dan peraturan, dinamika penegakan hukum, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, kondisi geopolitik global dan regional adalah sebagian fenomena yang mewarnai pembangunan nasional di bidang HAM selama lima tahun terakhir.

2. Indonesia dapat pertanyaan soal RKHUP dan Hukuman mati

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Dalam dialog interaktif di Jenewa pada Rabu (9/11/2022) yang dihadiri oleh 108 negara anggota PBB, delegasi Indonesia menerima sejumlah pertanyaan dan rekomendasi terkait kebijakan pemajuan HAM.

Tercatat sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain isu revisi Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP), Isu hukuman mati, isu ratifikasi optional protokol konvensi anti penyiksaan, isu kebebasan beragama dan berekspresi, isu perlindungan terhadap Hak wanita, anak dan disabilitas, serta isu Papua.

Atas pertanyaan dan rekomendasi tersebut, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan rekomendasi yang akan diterima untuk ditindaklanjuti dan menjadi bagian penting dari kebijakan HAM nasional selama lima tahun berikutnya.

3. Libatkan kementerian dan lembaga HAM lainnya

Menkumham Yasonna Laoly. (dok. Humas Kementerian Hukum dan HAM)

Sejak 2021 proses penyusunan UPR telah dilakukan. Selain Indonesia, pada persidangan UPR bulan November 2022 ini, terdapat 13 negara lainnya yang juga melakukan presentasi UPR yaitu Aljazair, Afrika Selatan, Brazil, Belanda, Bahrain, Ecuador, Finlandia, Filipina, India, Inggris, Maroko, Polandia dan Tunisia.

Delegasi Indonesia dalam Dialog UPR ke-4 ini menyertakan unsur-unsur Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemkumham, Setkab, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemensos, serta Mahkamah Konstitusi. Dialog UPR Indonesia juga dihadiri oleh Lembaga HAM Indonesia seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maupun NGO nasional dan internasional, antara lain Kontras, Amnesty International Indonesia, OHANA, Human Rights Watch Group, dan Franciscan International dan lainnya.

UPR adalah forum dialog dan kerja sama yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas negara-negara anggota PBB dalam melaksanakan komitmen kemajuan dan perlindungan HAM, sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 tahun 2006. Kegiatan ini diadakan setiap empat tahun sekali.