Dialog Indonesia dan PBB di Jenewa Bahas Perlindungan Hak Anak

20 Mei 2025, 10:35 WIB

Lia Hutasoit

KemenPPPA saat Dialog Konstruktif dengan Komite Hak Anak PBB di Jenewa (dok. Humas Kemenpppa)

Intinya sih...

Indonesia komitmen kuat untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak
Fokus pada pendidikan, kesehatan, nutrisi, pelindungan sosial, dan pembangunan inklusif
Komite Hak Anak PBB catat tantangan dan rekomendasi untuk Indonesia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini disebut sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan pada Dialog Konstruktif dengan Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 14–15 Mei 2025 di Jenewa, Swiss.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Muhammad Ihsan mengatakan, hak anak jadi prioritas pemerintah mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif bagi tumbuh kembang anak. Dia menambahkan, pemenuhan hak anak jadi aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

"Strategi yang dilakukan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, perluasan pelindungan sosial dan kesejahteraan anak, serta mempromosikan pembangunan yang inklusif, khususnya di wilayah 3T,” kata dia di Jenewa, Swiss, dikutip Selasa (20/5/2025).

1. Sebut kondisi yang ada tak cerminkan keseluruhan Kondisi HAM

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, di sana Indonesia memaparkan sejumlah program prioritas nasional, capaian, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak sejak dialog terakhir yang dilaksanakan pada satu dekade lalu.

Indonesia menyatakan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia tak mencerminkan kondisi keseluruhan pemenuhan HAM, termasuk pemenuhan hak anak.

“Perlu dicatat bahwa ketika membahas kasus-kasus terkait anak di Indonesia, itu bukanlah merefleksikan realitas pemenuhan hak asasi di Indonesia secara keseluruhan,” kata dia.

2. Komite bakal menyusun concluding observation

KemenPPPA saat Dialog Konstruktif dengan Komite Hak Anak PBB di Jenewa (dok. Humas Kemenpppa)

Dalam dialog tersebut, Komite hak anak PBB mencatat sejumlah tantangan dan potensi perbaikan yang dapat ditingkatkan untuk semakin memajukan hak anak di Indonesia.

Komite bakal menyusun concluding observation yang jadi ikhtisar laporan periodik dan dialog konstruktif, termasuk rekomendasi Komite untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam implementasi Konvensi Hak Anak mendatang.

3. Refleksi pemenuhan hak anak sebagai penerus bangsa

KemenPPPA saat Dialog Konstruktif dengan Komite Hak Anak PBB di Jenewa (dok. Humas Kemenpppa)

Sementara Duta Besar Achsanul Habib, Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Pemerintah Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa mengungkapkan, kehadiran Indonesia jadi refleksi komitmen pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Partisipasi Indonesia dalam dialog ini merefleksikan komitmen nasional terhadap pemenuhan Konvensi Hak Anak guna menjamin perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Achsanul yang juga pimpinan rombongan Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam dialog.

Dialog ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian penyampaian laporan periodik ke-lima dan ke-enam Indonesia sejak Januari 2021 dan bagian dari proses peninjauan Komite Hak Anak PBB terhadap implementasi Konvensi Hak Anak oleh negara-negara pihak.