PBB Tolak Skema Bantuan ke Gaza Usulan AS dan Israel, Kenapa?
- PBB menolak skema bantuan Gaza yang didukung AS dan Israel.
- Rencana GHF dianggap melanggar prinsip kemanusiaan PBB dan berisiko menciptakan masalah keamanan baru.
- Kondisi Gaza sudah sangat memprihatinkan dengan 244 ribu orang mengalami kelaparan parah.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menolak berpartisipasi dalam skema bantuan Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel. Penolakan ini disampaikan juru bicara PBB, Farhan Haq pada Kamis (15/5/2025). Skema bantuan dinilai tidak memenuhi prinsip dasar kemanusiaan PBB, yaitu ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi, dilansir Al Jazeera.
Skema bantuan yang ditolak PBB ini akan dilaksanakan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah yayasan baru yang rencananya mulai beroperasi akhir Mei 2025. Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, bahkan menilai rencana AS-Israel ini dapat memperparah kekerasan dan pengusiran penduduk Palestina di Gaza.
Saat ini, Israel telah memblokade semua bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 untuk menekan Hamas agar melepaskan semua sandera.
1. Titik bantuan dikurangi secara drastis
GHF merencanakan distribusi bantuan makanan mencapai 300 juta porsi selama 90 hari pertama. Menurut France24, informasi tentang yayasan yang berkantor di Jenewa ini masih sangat terbatas. Saat ditanya soal pendanaan, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott, tidak memberi jawaban pasti dan hanya mengarahkan wartawan ke pihak yayasan.
Rencana ini akan mengurangi titik distribusi bantuan dari 400 lokasi menjadi hanya 4 tempat. GHF akan mempekerjakan kontraktor keamanan swasta AS untuk menjaga pusat distribusi. Penduduk Gaza juga harus pergi ke selatan untuk mendapatkan bantuan di kawasan yang dijaga militer Israel.
"Kami tidak akan terlibat dalam rencana distribusi ini karena bertentangan dengan prinsip dasar kami. PBB sudah memiliki rencana distribusi bantuan yang matang, siap dilaksanakan segera setelah kami mendapat izin," kata Farhan Haq pada Kamis (15/5/2025).
Dokumen internal PBB yang diperoleh CNN menyebut mekanisme bantuan GHF tidak praktis, melanggar prinsip kemanusiaan dan berisiko menciptakan masalah keamanan baru. GHF sempat mencantumkan mantan kepala Program Pangan Dunia (WFP), David Beasley, sebagai penasihat potensial. Namun beberapa sumber menyatakan Beasley tidak terlibat dalam inisiatif ini.
2. Gaza dihantui bencana kelaparan
Laporan terbaru dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pada Senin (12/5/2025) menunjukkan kondisi Gaza sudah sangat memprihatinkan. Sekitar 244 ribu orang di Gaza kini mengalami kondisi kelaparan parah (level 5 skala IPC). WFP juga mengonfirmasi wilayah Gaza telah memasuki level tertinggi dalam klasifikasi kerawanan pangan.
Otoritas Palestina pekan lalu resmi menyatakan Gaza sebagai zona kelaparan. Kondisi ini diperburuk oleh rusaknya rantai pasokan, pemadaman listrik total, krisis air, dan lumpuhnya sistem kesehatan. Menurut Middle East Monitor, situasi ini semakin parah setelah Israel secara sepihak mengakhiri gencatan senjata.
"Skema bantuan ini memaksa penduduk Gaza pindah ke lokasi tertentu, membahayakan ribuan orang, dan membatasi bantuan hanya di sebagian wilayah. Rencana ini membuat bantuan kemanusiaan tergantung pada tujuan politik dan menjadikan kelaparan sebagai alat negosiasi," jelas Tom Fletcher dalam pernyataannya pada Dewan Keamanan PBB, dilansir New Arab.
3. Kritik telah sampai ke AS
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengaku telah mendengar kritik terhadap rencana GHF. Ia menyatakan Washington terbuka untuk usulan alternatif setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon pada Kamis (15/5/2025).
"Kami sangat prihatin dengan kondisi kemanusiaan di Gaza. Jika ada yang punya rencana lebih baik, kami siap mempertimbangkannya. Prioritas kami adalah menyalurkan bantuan sebanyak mungkin tanpa dicuri Hamas," ucap Rubio saat mengunjungi Turki.
Israel mengklaim akan memfasilitasi upaya GHF tanpa terlibat langsung dalam penyaluran bantuan. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk mengubah pendekatan lembaga tersebut. Ia menyatakan Israel tidak akan kembali ke sistem bantuan lama yang menurutnya berhubungan dengan Hamas.
Organisasi kemanusiaan internasional menolak bekerjasama dengan skema Israel yang melibatkan kontrol militer. Mereka berpendapat sistem ini akan memolitisasi bantuan dan memperparah penderitaan warga sipil. Selain organisasi kemanusiaan, Rusia, China, dan Inggris juga menolak rencana AS-Israel dan terus mendesak Israel mencabut blokade di Gaza.
