Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menanggapi soal pemakzulan seorang pemimpin dalam versi politik Islam.
Menurut Din sapaan akrabnya, ada tiga syarat yang mengharuskan seorang pemimpin dilengserkan dari jabatannya, dengan mengutip tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi.
Hal tersebut disampaikan Din saat menggelar seminar daring dengan tema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden Era Pandemik COVID-19", yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).
“Pertama ada ketiadaan keadilan. Jika sudah tidak adil di kalangan warga negaranya, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali, karena itu syarat utama pemimpin, itu sudah bisa dimakzulkan,” kata Din dalam seminar tersebut, Senin (1/6).
Kedua, lanjut Din, pemakzulan bisa terjadi pada seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Hal tersebut bisa dilihat dari visinya tentang cita-cita dalam hidup berbangsa dan bernegara.
“Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan akademik, pembrangusan mimbar akademik, itu bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupoan bangsa. Sebaliknya, itu adalah kebodohan kehidupan bangsa,” ujar dia.
Ketiga, dosen Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatulah ini melanjutkan, pemakzulan bisa terjadi apabila seorang pemimpin tidak mampu memberikan solusi dalam situasi kritis. Pemimpin tersebut juga kehilangan kewibawaanya, karena tertekan kondisi yang sulit untuk dihadapi.
“Seperti dalam hubungan internasional, ketika kita kehilangan kedaulatan karena tunduk pada asing itu,” kata dia.
Lebih jauh, Din melihat kehidupan bernegara sekarang ini lebih cenderung pada sistem diktator yang anti-kritik, dan kerap memberangus kebebasan demokrasi rakyat.
Mengutip tokoh pemikir politik Islam asal Lebanon, Rasyid Ridha, pada abad ke-20, pemimpin otoriter harus dilawan karena dapat berbahaya bagi kehidupan bersama, contohnya melanggar konstitusi.
“Saya melihat kehidupan negara kita akhir-akhir ini membangun kediktatoran konstitusional yang bersemayam di balik konstitusi. Seperti ada produk Perppu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan lain,” tutur Din.