Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, dipanggil Presiden "Joko "Jokowi" Widodo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Terkait adanya isu reshuffle, Syahrul mengaku hanya bisa bekerja semampunya.

"Aku kerja saja, aku nih mulai dari bawah, kerjanya kerja aja, semampu nampu dan sekuat-kuatnya," ujar Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta.

1. Syahrul ngaku tak ada pembahasan soal reshuffle

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Syahrul mengatakan, dalam pertemuannya dengan Jokowi, tak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet. Menurutnya, rapat tersebut berkaitan dengan ketersediaan beras di Tanah Air.

"Gak, tadi rapat saja. Salah satunya aku diminta mempersiapkan kalau memang kelebihan beras cukup, sekali-kali kita ekspor," ucapnya.

2. Istana buka suara soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Setkab.go.id

Sebelumnya, Presiden Jokowi diisukan akan merombak susunan Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 15 Juni 2022. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pun buka suara soal isu tersebut.

"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu punya hak prerogratif. Presiden mau ganti kapan aja ya terserah presiden," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Juni 2022.

3. Terserah presiden soal waktu reshuffle

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan, Presiden Jokowi bebas melakukan reshuffle sesuai kebutuhan kabinetnya. Menurutnya, Jokowi telah berpengalaman dalam menentukan menteri di kabinetnya selama delapan tahun menjadi presiden.

"Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangannya sepenuhnya ada pada presiden," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu enggan merespons secara tegas isu Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk kabinet. "Pokonya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," kata Pramono.

Editorial Team