Direktur Dapat Bansos, Risma: Kita Cut, Kalau Komplain Silakan!

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi.

Menteri yang akrab disapa Risma itu mengungkapkan, pada database Kemensos, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, ada cleaning service, buruh, dan sebagainya. 

"Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," ujar Risma dalam siaran tertulis, Selasa (27/6/2023).

Risma menegaskan data penerima bansos tidak tepat sasaran tersebut akan dibekukan, namun apabila nanti KPM tidak terima keputusan tersebut, Risma mempersilakan mereka protes.

“Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap dia.

Risma menyebut temuan tersebut bersifat administratif berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I Tahun 2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK. 

“Jadi ini bagian dari proses proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak awal saya memimpin, Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pangawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK. Saya memastikan, Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” kata Mensos. 

Risma mengingatkan pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS, agar penyaluran bansos tepat sasaran. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.

“Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” kata politikus PDIP itu.

Risma menegaskan Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh, menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada Pasal 8, 9, dan 10, yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada Pasal 8, misalnya, disebutkan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa.

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah," kata Risma.

"Saat ini, saya mengesahkan data setiap bulan. Minggu 1 dan 2, itu kami menunggu data dari daerah. Minggu 3 untuk verifikasi, dan minggu 4 untuk pengesahan. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” imbuh Risma.