Dirjen Imigrasi: Data Paspor yang Bocor Baru Dugaan
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, mengaku masih menunggu hasil penyelidikan tim gabungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta tim Kemenkum HAM soal kebocoran puluhan juta data paspor.
Sejauh ini, kebocoran data paspor yang dilakukan oleh peretas Bjorka baru sebatas dugaan. Makanya, dia meminta publik untuk tidak panik dan menunggu hasil penyelidikan tim gabungan.
"Data paspor bocor oleh hacker itu kan baru dugaan. Kemenkominfo, BSSN dan pihak imigrasi sedang menyelidiki kebenarannya," ungkap Silmy seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Sabtu (8/7/2023).
Dia mengatakan tim gabungan itu bakal bekerja selama 14 hari kerja. Informasi paling penting yakni keamanan data biometrik milik para pemegang paspor aman.
"Sudah dipastikan, data biometrik itu aman. Sudah juga kami cek pada 2023 tidak ada yang berhasil menjebol database imigrasi," katanya lagi.
1. Data paspor yang dibocorkan hacker Bjorka valid
Sementara, menurut pakar keamanan siber dari Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Dahlian Persadha, mengatakan 34,9 juta data paspor milik WNI yang dibocorkan oleh Bjorka valid.
Kesimpulan itu diambil, usai timnya melakukan analisa terhadap sampel data yang dibagikan di dunia maya. Bahkan, data paspor milik Pratama termasuk salah satu yang ikut bocor.
"Data yang dibagikan sebagai sampel tersebut adalah valid. Sebab, di salah satu baris data di file sampel yang dibagikan tersebut, juga ada paspor lama saya yang sudah kedaluwarsa pada 2011," ungkap Pratama kepada media pada Jumat (7/7/2023).
Dia menyatakan lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara patut melakukan investigasi mendalam buat mencari celah kebocoran data paspor itu.
"Untuk saat ini tidak dapat diketahui dengan pasti apakah data yang dibagikan tersebut memang berasal dari server (peladen) Ditjen Imigrasi atau Bjorka mengambil data tersebut dari sumber kebocoran lainnya," kata dia.
Pratama mengatakan, kasus kebocoran data yang berulang bisa membuat masyarakat dalam bahaya. Sebab, data yang dicuri dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan lain yang lebih besar.