Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Bio Farmasi Honesti Basyir mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap vaksin COVID-19 impor. Indonesia pun lantas kesulitan untuk mendapatkan pasokan atau supply vaksin tersebut.
"Kita membutuhkan pertahanan lebih, sehingga kita tidak perlu bergantung lagi ke barang-barang impor," jelasnya dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan PT Bio Farma, Kamis (14/1/2021).
Kondisi seperti itu membuat Honesti berharap, Lembaga Eijkman bisa mengirimkan Vaksin Merah Putih ke Bio Farma pada kuartal pertama 2021. Dengan demikian, Bio Farma akan langsung melakukan karakterisasi, uji klinis dan lainnya.
"Kalau semuanya berjalan lancar dan kita berharap juga doa dari ibu dan bapak, kemungkinan di Q3 2021 kita sudah bisa memproduksi Vaksin Merah Putih," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia telah menempuh lima jalur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Lima jalur tersebut terdiri dari empat kerja sama bilateral dan satu kerja sama multilateral.
"Jadi untuk menjamin keterjaminan datangnya vaksin, sumbernya kita lakukan dari empat sumber yang berbeda," kata Budi dalam siaran virtual, Selasa (29/12/2020).
Melalui kerja sama bilateral, Indonesia akan mendapat sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19. Kerja sama itu dibangun dengan Sinovac asal Tiongkok, Novavax perusahaan Amerika Serikat-Kanada, AstraZeneca dari Inggris-Swedia, Pfizer-BioNTech perusahaan Amerika Serikat-Jerman.
Sedangkan kerja sama multilateral dilakukan Indonesia dengan insitusi Global Alliance for Vaccine and Immunization (Gavi) dalam COVAX Facility. Gavi adalah institusi aliansi vaksin bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi membentuk COVAX Facility. COVAX adalah terobosan kolaborasi global yang bertujuan mempercepat pengembangan dan pembuatan vaksin COVID-19, serta menjamin akses yang adil dan merata bagi setiap negara di dunia.
Selanjutnya, Budi juga menjelaskan bahwa Indonesia menjalin kerja sama multilateral melalui COVAX Facility, Budi mengatakan Gavi akan memberikan 16-100 juta dosis vaksin atau 3-20 persen dari jumlah populasi Indonesia.
"Mereka memberikan vaksin yang sifatnya gratis, angkanya masih bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia," ujarnya.
Pada 18 September 2020, Indonesia mengajukan surat kepada Gavi yang mengelola fasilitas COVAX. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Gavi sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Isi surat itu pada intinya menyampaikan bahwa Indonesia layak menerima Official Development Assistance (ODA) di dalam COVAX/AMC dalam kerangka kerja multilateral," ungkap Menlu Retno Marsudi pada Jumat, 16 Oktober 2020 lalu.
Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A Ruddyard, bantuan yang dimaksud bukan berarti Indonesia menerima vaksin secara gratis dari WHO. Usai dilakukan peninjauan oleh panel, Indonesia dinyatakan layak memenuhi kriteria sebagai negara yang bisa membeli vaksin COVID-19 dengan harga subsidi, bukan harga pasar.
"Jadi, itu (vaksin) yang diperoleh Indonesia nanti tidak gratis," kata Febri melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu (17/10/2020).
Sebelumnya, Amnesty International dan beberapa organisasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Vaksin Rakyat (PAV) mengungkapkan negara-negara kaya sudah membeli lebih dari cukup stok vaksin COVID-19. Bahkan, mereka bisa melakukan tiga kali vaksinasi ke seluruh penduduknya.
Hal itu diketahui berdasarkan analisis yang mereka laporkan melalui rilis pada 9 Desember 2020, sebagaimana diberitakan BBC. Dengan demikian, muncul kekhawatiran bahwa negara-negara dengan berpendapatan rendah tidak akan mampu memberikan vaksin bagi semua warganya. Menurut penghitungan Aliansi Vaksin Rakyat, negara berpendapatan rendah hanya mampu melakukan vaksinasi terhadap 1 dari 10 warga mereka.