Disebut Miliki Lahan Lebih Besar dari Prabowo, Ini Kata Erick Thohir

Saat namanya disebut beberapa pihak memiliki lahan konsesi yang lebih besar dari Prabowo, Erick mengatakan itu sah-sah saja. Dia menjelaskan, lahan pertambangan yang ia miliki diberikan oleh pemerintahan sebelum Jokowi.

"Diberikan pemerintah sebelumnya kepada asing. Lalu kita beli ketika kredit macet di sebuah bank asing. Itu tambang. Dan kita membayar pajak. Kita juga menanam ulang industrinya. Dan ini sebuah income yang besar bagi negara," kata Erick di Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2).

Erick menjelaskan, lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dimilikinya sekarang ini produktif dan halal. Menurutnya, kalau lahan itu memang tidak sesuai prosedur, harusnya sudah diproses secara hukum.

"Itu ya kalau kita tidak dapat income yang tidak halal, ya kita sudah dalam proses hukum. Insya Allah halal. Jangn juga gini lho, pengusaha-pengusaha yang sudah kontribusi, seakan-akan tidak ada kontribusinya," ungkap dia.

Lalu, Erick menerangkan bahwa pemerintah sendiri sudah transparan dengan kepemilikan lahan konsesi dan itu bisa dikonsumsi publik. Ia mengungkapkan pemerintah tidak menutup-nutupi kepemilikan lahan konsesi itu.

"Dan itu semua public domain kok bukan sesuatu yang diumpetin, dan itu haknya ada. Kalau saya secara pribadi pun bisnisnya media olahraga, tidak ada lahannya juga sebenarnya. Cuma memang karena kita ada industri hal seperti ya sah-sah aja," tambahnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyinggung pengembalian lahan konsesi kepada pemerintah. Sebelumnya, lahan konsesi memang ramai dibicarakan setelah Jokowi menyinggung tentang lahan berstatus HGU milik Prabowo Subianto dalam debat capres kedua, Minggu (17/2) lalu.

Menurut Fahri, apabila memang pemerintah serius untuk kembali mengambil lahan konsesi yang besar dari elite-elite, maka Jokowi harus meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan konsesi tersebut.

"Ayo Pak Jokowi, ambil ballpoint, teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya?" tulis Fahri dalam akun media sosialnya, Rabu (27/2).

Menurut dia, masalah bagi-bagi sertifikat tanah adalah tugas pelayanan administrasi di kelurahan. Sementara, peran presiden dalam reforma agraria yaitu melalui Perppu.

"Kalau Pak Jokowi paham arti Reforma Agraria maka beliau segera teken Perppu HGU hari ini juga. Bagi-bagi akta itu tugas pelayanan administratif lurah. Sementara Reforma Agraria adalah keputusan politik presiden melalui Perppu. Ayo Pak Jokowi sambut tawaran Pak Prabowo, pak!" ungkap Fahri.