Ditanya soal Partai Demokrat, Begini Reaksi Moeldoko

Hari ini, Selasa (20/4/2021), usai memberikan sambutan Moeldoko yang ditemani oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Rektor UIII Profesor Komaruddin Hidayat, ttampak berkeliling meninjau salah satu gedung yang telah dibangun.

Setelah peninjauan, Moeldoko pun menemui awak media untuk menjelaskan pembangunan UIII tersebut. Usai penjelasan, awak media mulai bertanya mengenai isu reshuffle, tapi Moeldoko tak banyak menjawab. Ia hanya mengatakan, yang mengetahui soal reshuffle hanya Presiden Jokowi.

Saat berjalan ke arah mobilnya, wartawan tak menyerah untuk meminta tanggapannya. Kali ini Moeldoko kembali ditanya perihal Partai Demokrat.

Ketika ditanya bagaimana sikap dia selanjutnya dalam polemik Partai Demokrat, Moeldoko terdiam sejenak, dan setelah itu tetap tidak menjawab pertanyaan wartawan.

"Nanti aja ya," katanya singkat sambil tertawa dan menuju mobilnya.

Hingga kini, Moeldoko memang belum memberikan pernyataan sedikitpun mengenai Partai Demokrat. Moeldoko bungkam sejak kehadirannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menolak mengesahkan kepengurusan yang dihasilkan dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada 5 Maret 2021. Hal itu lantaran masih ada dokumen yang belum dilengkapi Partai Demokrat kubu Moeldoko. 

"Masih belum ada kelengkapan dokumen perwakilan DPD, DPC, dan tidak disertai mandat dari Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat," ujar Yasonna ketika memberikan keterangan pers secara virtual pada Selasa, 31 Maret 2021. 

"Dengan demikian permohonan KLB untuk diakui kami tolak!" lanjut menteri dari PDI Perjuangan itu

Yasonna pun mempersilakan bila Partai Demokrat kubu Moeldoko ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam forum jumpa pers itu, dia kembali menegaskan bahwa dalam membuat keputusan pihaknya bertindak secara objektif dan transparan. 

"Oleh karenanya kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah dan menyatakan kami campur tangan serta memecah belah partai politik," tutur Menkumham. 

Pernyataan Yasonna sekaligus membantah kalimat yang pernah disampaikan politikus Partai Demokrat kubu KLB, Max Sopacua, yang menyebut penyelenggaraan KLB sudah sesuai aspek hukum. Salah satunya KLB itu dihadiri minimal 2/3 pengurus DPD. 

"Kami sudah menghitung, (jumlah yang hadir) di atas 2/3 dari jumlah suara yang ada. Jadi, kongres berlangsung sesuai dengan aspek legalitasnya," tutur Max pada 5 Maret 2021 di Hill Hotel & Resort, Sibolga, Sumatra Utara. 

Setelah hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak Menkumham, tiba-tiba muncul tawaran islah dari Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk Moeldoko.

Politikus Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, partainya membuka peluang bagi Moeldoko untuk bergabung ke Demokrat pimpinan AHY. Bahkan, Rachland menyebut pihaknya siap membantu bila Moeldoko membidik peluang menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2024. 

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Bapilu, @Andiarief_ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" demikian cuit Rachland di Twitter pada Rabu, 31 Maret 2021, usai Menkumham tolak kubu Moeldoko.

IDN Times mengonfirmasi cuitan itu kepada Rachland melalui pesan pendek pada Jumat, 2 April 2021. Ia mengatakan, bisa saja mantan Panglima TNI itu masuk menjadi anggota Partai Demokrat kubu AHY dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA). 

"Tapi, mundur dulu dari KSP agar bisa fokus berkampanye merebut hati warga DKI Jakarta dan menaikkan elektabilitas. Baru setelah itu Majelis Tinggi Partai yang memiliki kewenangan menentukan cagub mana yang akan diusung," ujar Rachland.