Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara terkait adanya dugaan intimidasi kepada KPU Daerah (KPUD).
Sebagaimana diketahui, dugaan intimidasi itu muncul terkait dugaan kecurangan tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu Serentak 2024.
Menanggapi hal tersebut, Hasyim menyebut, tudingan dugaan intimidasi yang dilakukan KPU RI (pusat) kepada KPUD tidak masuk akal. Dia menilai dugaan penyudutan itu hanyalah mengada-ada.
“Jadi dari segi logis maupun hati nurani udah gak masuk akal begitu. Kalau ada tuduhan, tudingan yang kayak begitu itu, kalau dalam pertanyaan saya kok terlalu mengada-ngada ya,” ujar Hasyim kepada awak media, usai menggelar audiensi dengan Muhammadiyah di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2022).
Hasyim menegaskan dugaan intimidasi tersebut tidak terbukti. Terlebih dia menganggap semua anggota KPU, baik di pusat maupun di daerah merupakan satu kesatuan keluarga besar penyelenggara pemilu.
“KPU provinsi KPU kabupaten/kota kan teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, menjadi bagian dari keluarga besar KPU,” tutur dia.
Meski demikian, Hasyim mengaku sudah mengetahui terkait adanya kendaraan anggota KPU daerah yang terbakar. Dia menuturkan, saat ini sedang dalam proses penyelidikan.
“Itu terbakar, apa dibakar sendiri, kecelakaan. Mobil parkir di depan rumah. Sedang diselidiki,” tutur dia.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih konsultasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terkait dugaan intimidasi KPU RI kepada jajaran KPU di daerah.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Kurnia Ramadhana, memastikan konsultasi tersebut untuk melindungi jajaran KPUD terkait pengungkapan dugaan kecurangan verifikasi faktual.
“Kami hadir di sini berkaitan langsung dengan advokasi yang sedang kita jalankan, yaitu mengawal dan juga melihat lebih lanjut terkait dengan dugaan kecurangan verifikasi faktual parpol,” kata dia, di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (2/1/2023).
Kurnia menjelaskan, pihaknya segera konsultasi ke LSPK supaya para pelapor dilindungi. Mengingat kasusnya hingga saat ini masih terus berjalan.
“Kami harus sesegera mungkin mendatangi LPSK agar para pelapor tersebut dapat dilindungi, karena proses advokasinya masih berjalan, kami tidak ingin juga intimidasi ini berlanjut entah kepada orang tersebut lagi atau kepada orang lain,” tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengonfirmasi adanya konsultasi dari Koalisi Masyarakat Sipil itu, terkait dugaan intimidasi kepada KPUD. Salah satu dugaannya terkait intimidasi terhadap anggota KPUD Kalteng yang kendaraannya terbakar.
Edwin menambahkan LPSK baru bisa bekerja jika kasus sudah ada di ranah pidana. Ia juga menyebut kejadian tersebut belum bisa dipastikan apakah terkait dengan intimidasi atau bukan.
“Ada peristiwa yang menimpa salah satu anggota KPUD di Kalteng di mana kendaraan terbakar. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke polisi. Namun, sejauh ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah atas peristiwa itu sudah dilakukan penyelidikan atau belum,” imbuh dia.