DJKI Sesalkan Pejabat Pemerintah yang Klaim Pakai Barang Palsu

24 Mar 2023, 17:20 WIB

ilustrasi barang KW (dok. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkominfo)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menyayangkan masih adanya penggunaan barang palsu alias KW di kalangan pejabat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI), Razilu, mengungkapkan, penggunaan barang KW dapat mematikan ekonomi nasional serta menghambat upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) yang diberikan Amerika Serikat pada Indonesia.

“Kami sangat menyesalkan tindakan tersebut, sebab kami di DJKI beserta delapan kementerian/lembaga lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops) berupaya sangat keras untuk membasmi pelanggaran KI di Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).

Hal ini menyeruak pascaketerangan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, yang menyebut tas mewah istrinya yang kerap dipamerkan di media sosial merupakan barang palsu yang dibeli di sebuah mal di Jakarta. Pasalnya, gaya hidup mewah sang istri menjadi sorotan warganet belum lama ini.

1. Ada kerja sama untuk sertifikasi pusat perbelanjaan di DKI Jakarta

Ilustrasi belanja online (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Ketua Satgas Ops, Anom Wibowo, mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensertifikasi berbagai pusat perbelanjaan di DKI Jakarta.

“Kami sedang melakukan proses komunikasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta tentang rencana sertifikasi mal sejak sebulan yang lalu dan saat ini sedang berjalan. Tidak hanya itu, pihak asing pun tahu kalau ada mal di Jakarta yang menjual barang palsu, tetapi kami tidak bisa bertindak tanpa pengaduan,” katanya.

2. DJKI tidak dapat menindak pelanggaran KI tanpa adanya aduan

ilustrasi barang KW (dok. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkominfo)

DJKI tidak dapat menindak pelanggaran KI tanpa adanya aduan dari pemilik KI. Pasalnya, hukum KI menggunakan delik aduan. Namun, Anom menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau pusat perbelanjaan di Indonesia yang memasarkan produk KW.

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan itu juga dilakukan guna memastikan seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia tidak menjual barang-barang yang melanggar KI melalui sosialiasi dan edukasi pada seluruh penyewa tempat serta pengelola pusat perbelanjaan.

Kemudian, DJKI akan memberikan sertifikat setelah mal tersebut dapat memenuhi syarat, contohnya lewat survei lapangan dan kuesioner pada pengelola, penyewa, dan konsumen pusat perbelanjaan.

3. Istri pamer tas mewah, Sekda Riau mengaku beli barang KW di Mangga Dua

Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya (Dok. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)

Baru-baru ini, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, menyebut tas mewah istrinya yang kerap dipamerkan di media sosial dan jadi sorotan warganet adalah tas dengan merek palsu.

Kehidupan glamor istri Sekda Riau ini mencuat ke publik berawal dari cuitan akun @PartaiSocmed di Twitter. Akun tersebut mengunggah sederet foto yang menampilkan kehidupan mewah Adrias Hariyanto, istri SF Hariyanto.

Dalam foto-foto itu, Adrias tampak berpose menggunakan barang bermerek dan mewah senilai ratusan juta dari brand asal Prancis.

"Sudah saya kroscek, misalnya tas salah satu brand yang disebutkan seharga ratusan juta, itu sangat tidak benar. Karena itu barang KW dan dibeli dengan harga berkisar antara Rp2-5 juta di Mangga Dua Jakarta. Itu tokonya masih ada, silakan dikroscek," ujar Hariyanto kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (20/3/2023), dikutip dari ANTARA.