DKI Jakarta Perketat PSBB, Satgas: Itu Alarm yang Harus Kita Lakukan

10 Sep 2020, 18:55 WIB

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa pengetatan yang dilakukan DKI Jakarta memang sudah melalui beberapa proses. Dia menuturkan, prakondisi juga telah dilewati oleh Jakarta selama masa transisi PSBB.

"Kondisi yang risikonya tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama berminggu-minggu itu adalah alarm yang harusnya kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya bisa terkendali," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9/2020).

1. Dalam monitoring evaluasi PSBB perlu kerja sama pemerintah pusat dan daerah

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Wiku, PSBB yang terjadi di DKI Jakarta adalah suatu proses yang telah dijalani sejak pertama melakukan prakondisi. Menurutnya, evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk menekan angka penyebaran kasus virus corona.

"Di dalam monitoring evaluasi ini kita perlu bekerja sama dengan lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelas dia.

2. Dengan memperketat PSBB kembali akan berdampak pada sosial ekonomi

Warga memakai masker untuk menekan laju penyebaran virus corona di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada 30 April 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dalam PSBB, kata Wiku, tentu ada pembatasan dalam aktivitas sosial ekonomi. Wiku melanjutkan, dengan menjalankan PSBB, tentu akan ada dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

"Semuanya karena kondisi ini adalah kondisi pandemik di seluruh dunia, dan untuk daerah yang menerapkan PSBB tentunya pembatasan aktivitas sosial ekonomi ini memiliki dampak sosial ekonomi," ujar Wiku.

3. DKI Jakarta perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta. Dok. Biro Pers Kepresidenan

Wiku menuturkan, kenaikan kasus di DKI Jakarta selama empat minggu terakhir ini memang membuat kota di DKI Jakarta masuk ke dalam zona merah. Sehingga diperlukan pembatasan sosial berskala mikro untuk melihat data spesifik di masing-masing daerah.

"Kalau perlu dilakukannya adalah pembatasan sosial berskala mikro karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu dengan pencatatan yang lebih baik sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, dan treatment-nya juga bisa di lakukan target pada daerah-daerah yang berwarna atau zona merah," ucap dia.