Doni Monardo Ajak Tak Mudik: Jangan Sampai Silaturahmi Berakhir Tragis

17 Apr 2021, 12:49 WIB

Kepala BNPB Doni Monardo (Dok. BNPB)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat memahami larangan mudik yang dicanangkan pemerintah. Doni menjelaskan, larangan mudik diterapkan guna menghindari penularan COVID-19 di tengah keluarga dan kerabat.

"Kita tidak ingin pertemuan silaturahmi berakhir dengan hal yang sangat tragis. Kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai terjadi,” kata Doni seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (17/4/2021).

Larangan mudik Lebaran tahun ini berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

1. Jangan sampai ada penyesalan

Kepala BNPB Doni Monardo (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Larangan mudik tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H telah dikeluarkan pada 7 April 2021. Aturan tersebut dikeluarkan guna mencegah terjadinya penularan virus corona.

“Jangan ada yang keberatan. Menyesal nanti," tutur Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tersebut.

2. Doni Monardo minta tokoh masyarakat dan agama ikut beri pemahaman

Doni Monardo Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (IDN Times/Fiqih Damar Jati)

Selain itu, Doni juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk tokoh adat dan tokoh agama agar terus berupaya memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakatnya. Sehingga, larangan mudik Idul Fitri tahun ini dapat diikuti dan terlaksana dengan baik.

Dia menuturkan masih ada sebanyak 17 persen masyarakat Indonesia yang sampai sekarang tidak percaya adanya COVID-19 dan menganggap sebuah rekayasa serta konspirasi.

"Kepada unsur pimpinan baik di pemerintahan termasuk TNI/Polri dan juga tokoh masyarakat juga khususnya kepada ulama, mari memahami tentang COVID-19 ini dan menyampaikan kepada masyarakat. Karena masih ada yang belum percaya COVID-19 sebanyak 17 persen," ujar Doni.

3. Jokowi jelaskan alasan pemerintah larang mudik Lebaran 2021

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberi penjelasan terkait sederet pertimbangan yang mendasari pemerintah mengambil keputusan mengadakan larangan mudik di Lebaran 2021. Pengalaman dari tahun lalu, kasus COVID-19 meningkat karena adanya libur panjang.

"Keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan, karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang," ujar Jokowi dalam konferensi pers daring pada Jumat (16/4/2021) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, pemerintah mencatat ada sedikitnya empat kali libur panjang 2020 yang mengakibatkan kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Bahkan, angka kematian mingguan pun terpantau meningkat kala itu.

Pada libur Idul Fitri 2020, pemerintah mencatat terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan kasus kematian mingguan sampai 66 persen.

"Kenaikan kasus COVID-19 yang kedua, terjadi saat libur panjang pada 20 sampai 23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan kenaikan hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan melonjak sampai 57 persen," ujar Jokowi.

Pada libur panjang pada 28 Oktober sampai 1 November 2020 lalu, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat hingga 95 persen. Angka kematian mingguan pun naik mencapai 75 persen setelah libur panjang usai.

"Terakhir, yang keempat terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun, 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan peningkatan jumlah kematian mingguan hingga 46 persen," ujar Jokowi.

Empat kejadian ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan memberlakukan larangan mudik di Lebaran 2021.