Dosen Politik Unhas: Kalau Pemilu Mau Murah, Gak Masuk Akal

29 Mar 2022, 15:02 WIB

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto

Jakarta, IDN Times - Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, mengatakan pemilihan umum (pemilu) murah itu tidak masuk akal. Dia mengambil contoh, ketika Pemilu 2019 anggarannya untuk ditekan menghasilkan banyak korban.

Dia menjelaskan, pada Pemilu 2019, satu orang mengerjakan lima pekerjaan. Sebab, saat itu ada 3 pemilihan DPR RI, DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota, pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan DPD RI.

"Ada mismanajemen itu adalah kita terlalu menghemat anggaran biaya sumber daya manusia, dan akhirnya nyewa satu orang untuk melaksanakan 5 pekerjaan, itu kan mati semua, tapi banyak meninggal," ujar Ali dalam Acara Focus Group Discussion 687 Hari Jelang Pemilu 2024 by IDN Times, Selasa (29/3/2022).

1. Anggaran untuk kendaraan dinas dan kantor untuk dihapus

Logo KPU (journal.kpu.go.id)

Meski demikian, Ali mendukung anggaran untuk kendaraan dinas dan kantor dihapus. Namun, anggaran untuk tim yang bekerja di lapangan saat pemilu, harus ditambah dan tidak boleh diefisienkan.

"Bahwa kita tidak perlu mempertimbangkan anggaran dulu, kita boros kok soal anggaran, kita bangun IKN itu kan boros, kita bangun yang lain boros, kenapa kita bicara pemilu kita jadi bicara berhemat, itu kan aneh logikanya, sementara pemilu kan subtantif sifatnya," katanya.

2. Anggota KPU terpilih sebut DPR setujui anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 T

Komisioner KPU terpilih periode 2022-2027, Idham Khalid

Dalam acara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027, Idham Kholid mengatakan dirinya mendapat informasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, anggaran pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun akan disetujui. Dia menyebut, Banggar DPR RI tak masalah dengan usulan anggaran tersebut.

"Terkait dengan anggaran berdasarkan informasi yang kami terima dari Ketua Banggar DPR, insyaAllah anggaran siap, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Partono, anggaran R76,6 triliun itu akan dicairkan," ucap Idham.

3. Tak dicairkan sekaligus

Komisioner KPU terpilih periode 2022-2027, Idham Khalid

Idham mengatakan, anggaran Rp76,6 triliun itu nantinya tidak dicairkan sekaligus. Pencarian akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan yang diusulkan. Dia mengatakan, anggaran itu akan disahkan ketika Komisioner KPU periode 2022-2027 sudah selesai dilantik.

"Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan, berdasarkan informasi dari DPR RI, pimpinan DPR, Ibu Ketua DPR, dan khususnya dari Banggar DPR RI, anggaran pemilu 2024 tidak masalah, siap dieksekusi, pada kesempatan itu memang kami disampaikan secara langsung insyaAllah pascapelantikan Komisioner KPU periode 2022-2027," katanya.