DPR Akan Panggil Bos Agrinas Buntut Impor 105 Ribu Mobil India

Herman sepakat agar pengadaan ratusan ribu mobil India untuk KDMP dihentikan. Terlebih, dia mengatakan, kebijakan ini tidak selaras dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kemampuan lokal.

Ia pun memandang kebutuhan 105 ribu unit mobil pikap ini seharusnya menjadi kesempatan untuk menggenjot industri manufaktur dalam negeri.

"Kita kan banyak mobil-mobil di kala sekarang sedang stagnan, penjualan mobil stagnan, kalau ada program yang kemudian ini bisa meningkatkan penjualan sekaligus ini akan meningkatkan putaran ekonomi, ada value added, ada nilai tambah nanti yang dapat diberikan dari stimulus anggaran negara yang diberikan dalam bentuk mobil pick-up," kata dia.

Sebagai lembaga negara, ia mewanti-wanti Bos Agrinas lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan, termasuk pengadaan barang-barang secara impor.

Herman juga mengingatkan Bos Agrinas agar mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta memenuhi kajian-kajian teknis yang memadai.

"Saya kira juga harus betul-betul memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, memenuhi terhadap kajian-kajian teknis yang memadai untuk dapat dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat utamanya di desa-desa," kata Sekjen Partai Demokrat itu.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, mengklaim pihaknya mampu melakukan efisiensi hingga Rp46,5 triliun dari pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dan truk ringan dari India.

Adapun efisiensi tersebut berasal dari anggaran pengadaan sarana dan prasarana perseroan yang diperoleh dari pinjaman bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun.

"Secara singkat saja bahwa dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata Joao saat konferensi pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, selama ini yang menolak impor pikap adalah individu-individu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah dan rakyat jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu," kata Joao.

Kendati begitu, Joao memastikan jika pemerintah memutuskan menghentikan impor pikap, maka dirinya juga akan mematuhi perintah tersebut.

"Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan," ujar Joao.